SOLOPOS.COM - Joko Widodo (kiri), saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.(JIBI/Solopos/Antara/dok)
Kisruh APBD DKI Jakarta membuat posisi Ahok digoyang hak angket DPRD DKI Jakarta.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Jokowi memanggil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menanyakan proses hak angket yang diajukan DPRD terkait Raperda APBD provinsi tersebut.
Ahok mengatakan Presiden Jokowi ingin mengetahui proses yang harus dilalui setelah DPRD DKI Jakarta menyetujui hak angket terhadap dirinya. Pasalnya, hal tersebut dapat berakibat pada pemakzulan Ahok sebagai kepala daerah.
“Kalau hak angket menyatakan dan saya terbukti salah, maka akan dilaporkan ke MA [Mahkamah Agung], kemudian saya dipecat,” kata Ahok di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Ahok menuturkan Presiden Jokowi tidak dapat menolak keputusan MA dan harus segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemecatan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, dia memperkirakan proses tersebut baru akan selesai tahun depan.
Menurutnya, Presiden Jokowi sendiri masih berkomitmen untuk menerapkan e-budgeting untuk mempersempit celah korupsi anggaran. Apalagi, e-budgeting APBD DKI Jakarta mulai digagas saat Presiden masih menjabat sebagai Gubernur.
“Beliau yakin yang paling penting itu APBD tidak boleh dikorupsi. Kalau dikorupsi, dan tidak ada titipan, maka serapan anggaran akan semakin baik,” ujarnya.
Ahok juga menyebut Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk tidak mencampuri persoalan yang terjadi di DKI Jakarta. Selain itu, dirinya hanya menjelaskan konsekuensi dari hak angket yang diajukan DPRD. “Hasil hak angket itu bisa dibawa ke MA dan dijadikan dasar hukum untuk memecat Gubernur,” ucapnya.