SOLOPOS.COM - Penghimpunan koin untuk Australia di Jakarta, Minggu (22/2/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Hukuman mati membuat pemerintah Indonesia banjir tekanan dari berbagai negara. Komisi I DPR meminta pemerintah tak perlu bereaksi berlebihan.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia sedang menghadapi tekanan sejumlah negara. Namun Komisi I DPR meminta pemerintah tidak mengeluarkan protes terhadap negara-negara yang menyatakan keberatan atas eksekusi mati.
Ketua Komisi I DPR, Mahfud Siddiq, mengatakan pernyataan Presiden Jokowi kepada pemerintah Brasil sudah cukup mewakili penjelasan soal konsistensi hukuman mati kepada negara itu. “Jadi, untuk menteri-menterinya tidak perlu ikut-ikutan,” katanya di kompleks gedung parlemen, Selasa (25/2/2015).
Mahfud Siddiq menyebut tidak perlu ada pernyataan untuk mengkaji pembatalan pembelian senjata Brasil dan sebagainya. “Konsisten saja, laksanakan hukuman mati. Di Malaysia dan China juga ada hukuman mati. Tapi negara-negara itu juga tidak protes.”
Bisa saja, menurutnya, negara-negara itu hanya menguji konsistensi Indonesia terhadap keputusannya. “Jika masih bisa dinegosiasikan, negara-negara selain Brasil dan Australia akan melakukan hal yang sama untuk melindungi warganya.”
Saat ini, Kejaksaan Agung tengah memproses sedikitnya tujuh orang warga negara asing untuk dieksekusi mati. Terpidana mati tersebut antara lain anggota gembong narkoba Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.