SOLOPOS.COM - Syafii Maarif (JIBI/Solopos/Antara)
KPK vs Polri belum usai. Hal itu terlihat dari berlanjutnya kasus-kasus pimpinan KPK. Kabareskrim Budi Waseso dinilai jadi biang kerok.
Solopos.com, JAKARTA — Ketua Tim 9, Syafii Maarif, menyebut Kabareskrim, Komjen Pol. Budi Waseso, sebagai biang kerok kriminalisasi pimpinan dan penyidik KPK saat ini. Karena itu, dia meminta Presiden mencopotnya dari jabatan Kabareskrim.
“Biang keroknya di Bareskrim, itu udah lah, dicopot saja itu. Yang bikin kacau itu, siapa kepalanya? Kabareskrim kan,” kata Syafii Maarif dalam wawancara jarak jauh dengan Kompas TV di Jakarta, Selasa (24/2/2015) malam. “Jangan tiru mental lele, kalau mau makan tunggu banyak dulu.”
Menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya tersinggung dengan sikap Polri yang masih terus memproses kasus-kasus para pimpinan dan penyidik KPK. Padahal, dulu Presiden sudah pernah menginstruksikan agar tidak ada lagi kriminalisasi.
“Kalau dulu presiden pernah perintahkan agar kriminalisasi berhenti dan sekarang masih berlanjut, presiden harus tersinggung. Perintahkan pada Badrodin Haiti, hentikan itu semua. Itu kasus ecek-ecek, kacang goreng dimacem-macemin,” lanjut Syafii Maarif.
Di mata Syafii, kasus-kasus yang melibatkan pimpinan dan penyidik KPK hanya kasus kecil yang diulang-ulang. Seperti diketahui, kasus Novel Baswedan merupakan kasus 2004 dan pernah diangkat pada saat kisruh Cicak vs Buaya jilid II beberapa waktu lalu.
Karena itu, Tim 9 meminta Presiden Jokowi untuk mengulangi lagi perintahnya menghentikan kriminalisasi terhadap KPK. Dia memuji langkah Jokowi yang tidak melantik Budi Gunawan, namun itu tidak cukup.
“Seorang penimpin sejati harus berani, dia [Jokowi] sudah berani sebenarnya, tapi harus diikuti [langkah kongkret] dan perintahnya dilaksanakan.”
Syafii Maarif juga mengkritik langkah Plt. Ketua KPK, Taufiequrrachman Ruki, yang dinilainya hanya basa-basi. Begitu dilantik, Ruki memang menggelar sejumlah pertemuan dengan petinggi Polri dan Kejaksaan. Namun itu dinilai tidak cukup.
“Ruki, Plt. Ketua KPK bikin pertemuan dengan Polri, kejaksaan, enggak cukup basa-basi itu, enggak cukup. Implementasinya yang penting.”