SOLOPOS.COM - Ilustrasi (istimewa)
Kapolri baru belum dilantik. PDIP menepis wacana interpelasi terkait pembatalan pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri.
Solopos.com, JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menepis wacana menginisiasi pengajuan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal pembatalan calon kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
Politikus PDIP sekaligus anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, menegaskan PDIP tidak akan mengajukan interpelasi itu.
“Pengajuan hak interpelasi itu hal yang tidak mungkin. Jokowi kan juga kader PDIP. Masak jeruk minum jeruk,” katanya saat dihubungi, Senin (23/2/2015).
Menurut dia, kader PDIP yang ada di DPR selalu menghormati seluruh keputusan kader lain, apalagi Presiden. “Jadi, kami di DPR akan selalu mendukung langkah dan keputusan Presiden,” kata Masinton.
Meski demikian, PDIP tidak akan mengintervensi kader partai lain atau fraksi lain di PR jika ingin mengajukan interpelasi kepada Jokowi. “Interpelasi itu hak yang sah digunakan jika ada yang ingin diketahui oleh DPR. Ya, PDIP akan abstain dalam hal ini,” kata dia.
Kader PDIP yang juga menjadi anggota Komisi III DPR, Junimart Girsang, juga mengatakan hal yang sama. “DPR akan bicara interpelasi sehabis masa reses. Tapi sampai saat ini tidak ada wacana itu. Kami anggota komisi masih di daerah semua, kami masih reses. Jadi belum ada itu,” beber dia.
Selain politikus PDIP, pimpinan DPR yang mayoritas berafiliasi dengan kelompok partai oposisi pemerintah, Koalisi Merah Putih (KMP) juga berpendapat sama.
“Tidak ada pembahasan soal Budi Gunawan ataupun penggantinya, Komjen Pol Badrodin Haiti. Kita bahas setelah reses,” kata Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Gedung Parlemen.