SOLOPOS.COM - Logo Indonesia Super League
ISL 2015/2016 kembali diwarnai dengan beda pendapat antara PSSI dan dengan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).
Solopos.com, JAKARTA — Belum adanya rekomendasi kickoff Indonesia Super League (ISL) 2015 dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) sudah membuat PSSI turun tangan dengan mengadu kepada FIFA yang lalu meresponsnya dengan sebuah surat balasan. Tetapi BOPI tak merisaukan surat itu karena tujuannya adalah mewujudkan kompetisi profesional.
ISL 2015, yang rencananya kickoff pada 20 Februari, harus ditunda setidaknya sampai dua minggu ke depan karena belum turunnya rekomendasi dari BOPI akibat belum terpenuhinya syarat yang diajukan seperti kontrak pemain, pelunasan tunggakan gaji, dan penyertaan bukti pembayaran pajak.
Hal itu pada prosesnya membuat PSSI berkorespondensi dengan FIFA seputar hal tersebut, dengan surat balasan diterima pada 20 Februari lalu. BOPI sendiri meyakini sudah berjalan di koridor yang tepat demi mewujudkan ISL yang profesional, sejalan dengan aturan FIFA.
“Kami tegas dan konsisten minta gaji pemain dilunasi karena sikap FIFA sangat keras terhadap klub yang mengabaikan hak-hak pemain,” kata Ketua BOPI Noor Aman dalam rilis pers.
“Selama ini banyak klub dibiarkan mengemplang gaji pemain. Sekarang pun masih ada klub yang berani melampirkan surat pernyataan lunas kepada BOPI tapi mantan pemainnya mengeluh di media sosial gajinya belum dibayar,” tegasnya sebagaimana dilansir detiksport.
Terkait dengan pelunasan gaji itulah dalam verifikasinya BOPI meminta dengan tegas agar kontrak pemain harus dengan penanggungjawab perusahaan terbatas (PT) yang menaungi klub. Hal itu turut dilakukan demi melindungi hak pemain.
“Masih ada pemain yang dikontrak klub melalui asisten manajer atau bendahara tim. Kami minta itu dikoreksi. Sebab, kalau terjadi apa-apa, kekuatan hukum kontrak seperti itu lemah dan merugikan pemain. Kontrak pemain dan pelatih harus dengan direktur utama PT klub itu,” sebut Noor Aman.
Sementara mengenai laporan pembayaran pajak, BOPI juga memiliki alasan kuat. Selain karena pemerintah Indonesia sedang menggalakkan pajak demi menambah pemasukan negara, tutur Noor Aman, pajak untuk klub profesional pun jadi aturan main FIFA.
“Jangan sampai ada pemain dipungut pajak penghasilan oleh klub tapi lupa disetor ke negara. Untuk itulah, kami minta klub melampirkan laporan pajaknya. Bahkan FIFA pun mensyaratkan klub profesional itu ya bayar pajak. Nah, sebagai warga negara dan badan hukum yang baik, klub-klub ISL tentunya harus taat pajak juga,” bebernya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Sekjen BOPI Heru Nugroho pun menegaskan bahwa BOPI siap sedia bantu memfasilitasi jika klub memiliki masalah soal pajak. “BOPI aktif berkomunikasi dengan Ditjen Pajak tentang hal ini. Jadi, kalau punya masalah, mari kita bicarakan dan cari solusinya. Percuma kalau cuma mengadu ke FIFA karena utang pajak mereka tak akan terhapus dan tetap akan ditagih oleh aparat Ditjen Pajak,” tuturnya.