SOLOPOS.COM - Ratusan guru dari TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Klaten yang lulus Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 2014 mengikuti pembinaan di GOR Gelarsena Klaten, Selasa (17/2). Pembinaan itu dilakukan Bupati Klaten, Sunarna. (Ayu Abriyani K.P/JIBI/Solopos)
Pendidikan guru menjadi sorotan bupati Klaten. Hal itu lantaran banyaknya guru bersertifikat yang menyimpang.
Solopos.com, KLATEN – Banyaknya laporan kasus perilaku menyimpang guru yang diterima Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten menjadi sorotan Bupati Sunarna. Kasus itu banyak melibatkan guru besertifikat dengan tunjangan penghasilan yang cukup tinggi.
“Guru yang sudah lulus pendidikan dan memiliki sertifikat harus meningkatkan kinerjanya sehingga generasi penerus di Klaten bisa berprestasi dan membawa nama baik Klaten. Bukannya malah berperilaku menyimpang yang tidak baik untuk contoh anak didiknya,” kata Bupati saat memberikan arahan dalam Pembinaan Guru Lulus Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 2014 di GOR Gelarsena Klaten, Selasa (17/2/2015).
Menurut Sunarna, perilaku penyimpang para guru itu dilakukan mayoritas guru yang besertifikat karena mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi. Bahkan, banyaknya kasus perceraian guru yang diterima BKD mayoritas akibat perbedaan kesenjangan penghasilan.
“Ada seorang perempuan yang melapor ke saya untuk meminta suaminya dicopot dari statusnya sebagai kepala sekolah. Dia mengatakan suaminya memiliki dua istri setelah setelah lulus sertifikasi dan menjadi kepala sekolah. Ada juga suami istri yang bercerai karena tunjangan istri yang merupakan guru bersertifikat lebih tinggi dari suaminya,” ujarnya.
Ia berharap kasus yang terjadi pada guru besertifikat itu menjadi pelajaran berharga bagi guru-guru yang lulus PLPG 2014. Adanya tunjangan sertifikasi itu bukan untuk berhura-hura tetapi untuk menambah semangat dalam membina anak didik. Sunarna juga berharap guru bisa menyadari jika mereka menjadi contoh bagi anak didiknya sehingga harus menjaga perilakunya.
“Tunjangan penghasilan ini bukan lantas membuat malas-malasan dalam bekerja. Prestasi harus selalu ditingkatkan sehingga guru memberikan contoh yang baik untuk anak didik. Terus terang saya malu jika banyak laporan ke BKD tentang perilaku guru yang tidak baik,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pendidikan Klaten, Pantoro, juga menyatakan program sertifikasi itu untuk meningkatkan kompetensi guru. “Tunjangan itu bukan untuk berhura-hura, tetapi memberikan fasilitas kepada guru dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah. Program sertifikasi diharapkan bisa meningkatkan kompetensi guru,” katanya saat memberikan sambutan, Selasa (17/2/2015).
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Klaten yang juga panitia acara, Sudirno, mengatakan dalam PLPG 2014 ada 67 guru yang tidak lulus. Jumlah itu dari total 808 guru yang ikut PLPG dari TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Klaten.
“Dari total 808 guru yang kami ikutkan dalam PLPG, yang lulus ada 741 dan yang tidak lulus ada 67 guru. Mereka mengikuti PLPG yang ada di lima universitas yakni UMS [Universitas Muhammadiyah Surakarta], Universitas Negeri Malang, UNY [Universitas Negeri Yogyakarta], UNS [Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Negeri Surabaya,” tuturnya.
Di dalam kesempatan itu, ia mengimbau bagi guru yang lulus PLPG segera mengumpulkan berkas yang akan dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) penetapan pembayaran tunjangan profesi guru 2015.