SOLOPOS.COM - Politikus Partai Gerindra Desmond J. Mahesa (JIBI/Solopos)
Mata Najwa Metro Tv membahas keputusan Presiden Jokowi yang batal melantik Budi Gunawan.
Solopos.com, SOLO – Tayangan Mata Najwa kembali disiarkan stasiun televisi Metro TV, Rabu (18/2/2015). Keputusan Presiden Joko Widodo yang batal melantik Budi Gunawan mendapat kritik pedas dari Komisi III DPR yang mengatakan Jokowi telah melanggar Hukum Tata Negara.
Sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Komjen Budi Gunawan berhasil dipatahkan melalui sidang praperadilan. Namun kini giliran petinggi KPK yang dijerat dengan beragam tuduhan. Dua nama petinggi KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka.
Hadir pada Mata Najwa Metro TV malam itu, Wakil Ketua Komisi III DRP RI Desmon J Mahesa. Menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak jadi mengangkat Komjen Budi Gunawan, ia merasa proses-proses yang telah dijalani DPR selama pencalonan Budi Gunawan menjadi sia-sia. Lebih jauh, ia menganggap keputusan Jokowi itu melanggar hukum tata negara.
“Kita bernegara, ada tata negara. Kalau calon tunggal diajukan sudah clear, kemudian dibatalkan, dasarnya apa? Ada tata negara yang harus dipatuhi,” ungkap Desmond.
Menanggapi pernyataan itu, pakar ketatanegaraan Mahfud MD mengatakan keputusan yang telah diambil Jokowi sama sekali ada masalah. Ia menjelaskan seseorang yang belum resmi dilantik dan kemudian dibatalkan pelantikannya bukan berarti dia berstatus diberhentikan.
“Tak ada ketentuan yang mengharuskan pilihan DPR harus dilantik, Tidak ada yang salah dengan keputusan Jokowi,” jelas Mahfud MD.
Senada, pengamat politik Fadjroel Rachman juga berpendapat keputusan Jokowi tidaklah salah. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil tetap ada konsekuensi yang harus ditanggung.
“Kalau Jokowi melantik, berarti dia berani. Tapi kalau tak jadi melantik, itu lebih dari berani,” ungkap Rachman dalam tayangan Mata Najwa Metro TV malam itu.