SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pilkada (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Pilkada Wonogiri 2015 segera digelar. Partai Golkar mendukung penghapusan uji publik cabub.
Solopos.com, WONOGIRI — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Wonogiri mendukung penghapusan uji publik calon bupati (cabup) dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada). Penghapusan uji publik dinilai dapat menghemat anggaran dan waktu.
Ketua DPD Partai Golkar Wonogiri, Edy Santoso, mengatakan uji publik hanya memperpanjang tahapan Pilkada dari sisi waktu. Apabila uji publik dihapus, waktu dapat dihemat 3-4 bulan.
“Semestinya uji publik diserahkan ke partai politik supaya tahapan pelaksanaan pilkada lebih singkat. Namun saya belum mendapat informasi dari pengurus struktural DPP Partai Golkar apakah uji publik benar-benar dihapus atau tidak,” kata dia saat ditemui wartawan seusai acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL) Mentari Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Minggu (15/2/2015).
Selain itu, penghapusan uji publik juga dapat menghemat anggaran hingga ratusan juta rupiah. Menurutnya, uji publik hanya menginformasikan kepada masyarakat mengenai cabup yang maju dalam pilkada. Uji publik tidak menentukan apakah cabup lolos persyaratan verifikasi atau tidak.
Sesuai tahapan pilkada, pendaftaran cabup untuk mengikuti uji publik dimulai 26 Februari 2015. Parpol diperbolehkan mendaftarkan lebih dari satu cabup untuk mengikuti uji publik. Namun hanya cabup yang lolos uji publik yang bisa bersaing dalam pilkada. “Tidak ada pengaruhnya, jadi lebih baik uji publik dilakukan parpol untuk menghemat anggaran dan waktu,” ujar dia.
Ditanya cabup yang akan diusung partai berlambang pohon beringin itu, Edy enggan menjelaskan. Menurut dia, pengurus DPD Partai Golkar Wonogri akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPD Partai Golkar Provinsi Jateng ihwal cabup yang diusung pada Pilkada Wonogiri.
Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, Mat Nawir, mengatakan belum mengetahui secara jelas hasil pembahasan usulan DPR dan KPU terkait penghapusan uji publik cabup atau calon wali kota dalam tahapan pilkada. Menurut dia, cabup yang diusung parpol maupun cabup independen harus mengikuti uji publik.
Para cabup akan diuji tim yang terdiri atas akademisi, tokoh masyarakat, dan anggota KPU. “Saya belum tahu uji publik dihapuskan atau tidak. Saat saya berkoordinasi dengan KPU Solo juga belum ada kabar terkait penghapusan uji publik,” kata dia.