SOLOPOS.COM - Kepala Disdikpora DIY, Baskara Aji (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Ditjen Guru dan GTK dinilai membingungkan.
Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan adanya Direktorat Jenderal (Ditjen) baru di lingkungan Kementerian yaitu Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Namun hal itu bisa memunculkan kebingungan.
Ditjen yang dibentuk sebagai salah satu upaya perombakan unit eselon I di lingkungan Kemendikbud itu
memunculkan pro-kontra di kalangan pendidik. Satu sisi pengelolaan guru menjadi lebih fokus. Namun di sisi lain, satu sekolah akan dikelola bidang yang berbeda-beda. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Disdikpora) DIY, Baskara Aji, di ruangannya.
“Negatifnya, sekolah digarap bidang yang berbeda. Yang ngurusi siswa sendiri, guru sendiri, dan sarana
prasarananya juga jadi sendiri,” kata Aji. Oleh karena itu pihaknya meminta agar manajemen tingkat dinas
diperkuat. Koordinasi antarbidang harus terjalin dengan baik.
Selama ini pengelolaan guru terbagi atas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas) dan
Pendidikan Menengah (Dikmen). Ketiganya membawahi urusan di sekolah sesuai jenjang yang ditentukan. Namun dengan adanya Ditjen GTK, semua guru difokuskan menjadi satu wadah.
“Saya apresiasi adanya Ditjen baru karena selama ini pengelolaan guru tidak fokus karena jadi satu direktorat,” tegas dia. Kelebihannya, lanjut Aji, perlakuan terhadap guru akan sama dan memiliki kewenangan berdasarkan regulasi.
Menurut dia, pada masa menteri Muhammad Nuh di era SBY, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
mendesak dibentuk sebuah badan yang khusus mengelola guru. Tapi menurut Aji setelah badan tersebut
terbentuk, terbukti tidak mampu menangani pengelolaan dengan baik.
“Jadi tidak fokus karena ada duplikasi antara badan dengan direktorat yang ngurusi guru,” kata dia.
Anggota Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) DIY, Yohanes Sulistya Adventyas, menyatakan Ditjen GTK akan memunculkan masalah baru di dunia pendidikan.
”Justru akan membingungkan dan tambah beban guru. Kurikulum sudah klepek-klepek apalagi dengan perubahan sistem kelola ini,” akunya, Jumat (13/2/2015).
Pemerintah boleh saja memunculkan kebijakan ataupun keputusan baru, tetapi harus disertai sosialisasi yang kuat.
“Sekarang mbok fokus pada kurikulum dulu. Dibuat Dikdas dan Dikmen saja sering rancu apalagi dijadikan satu. Dibuat jadi satu mangga, tapi sosialisasi sampai tuntas,” tegas dia.