SOLOPOS.COM - Kondisi banjir Jakarta di seputaran Patung Kuda, Senin (9/2/2015). (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Banjir Jakarta bukan hanya masalah bagi DKI Jakarta. Berbagai proyek jangka panjang menemui berbagai kendala, baik di hulu maupun di hilir.
Solopos.com, JAKARTA — Banjir masih menjadi masalah rutin yang setiap tahun selalu meresahkan warga Jakarta. Sementara itu, program-program yang diagendakan pemerintah sebagai solusi jangka panjang hingga saat ini masih terkendala.
Dari tahun ke tahun sudah sering terdengar berbagai rencana pemerintah untuk mengatasi banjir. Pemerintah membagi area penanganan dalam tiga wilayah, yakni hulu, tengah dan hilir. Namun target penyelesaian yang ditetapkan pemerintah selalu saja molor dari rencana semula.
Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mempercepat proses penanganan permasalahan di proyek-proyek yang diagendakan sebagai solusi jangka panjang banjir Jakarta. Tidak tangung-tanggung, presiden bahkan memberi target penyelesaian hingga akhir tahun ini untuk beberapa kendala yang selama ini berlarut-larut.
Di wilayah hulu atau daerah Puncak Bogor, pemerintah berusaha mengebut dua proyek waduk yakni Ciawi dan Sukamahi. Untuk wilayah tengah dari Katulampa hingga Jakarta, pemerintah juga ingin melakukan percepatan normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Pesangrahan, Angke dan Sunter (PAS) dan pembangunan sudetan Ciliwung. Sementara itu, untuk wilayah hililr, pemerintah ingin segera meninggikan dan menguatkan tanggul pesisir pantai utara.
Untuk penanganan wilayah Puncak, Plt Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mudjiadi mengatakan pihaknya mendapat desakan dari Jokowi untuk menyelesaikan proses pembebasan lahan untuk Waduk Ciawi dan Sukamahi pada tahun ini. Program pembangunan kedua waduk ini sudah diagendakan sejak hampir tiga tahun lalu.
“Kita akan selesaikan tahun ini untuk jalan akses dan pembebasan lahannya sambil menunggu hasil kajian dari Komisi Keamanan Bendungan. Kita harapkan, September sudah dapat sertifikatnya,” kata Mudjiadi di Jakarta akhir pekan lalu (13/2/2015).
Mudjiadi mengatakan, jika semua berjalan lancar, tender kedua waduk ini akan dimulai tahun depan dan ditargetkan selesai pada akhir 2018 atau selambat-lambatnya awal 2019. Waduk Ciawi ditaksir membutuhkan anggaran mencapai Rp1,4 triliun, sedangkan Waduk Sukamahi Rp900 miliar. Sedangkan untuk pengadaan jalan akses, pihaknya telah menyiapkan anggaran masing-masing Rp15 miliar.
Waduk Ciawi direncanakan akan memiliki kapasitas tampung 6,45 juta m3 dengan DAS seluas 88,5 km2, sedangkan Sukamahi berkapasitas 1,68 juta m3 dengan DAS 15,86 km2. Perbaikan DAS dan sistem reboisasi menjadi tugas utama lain yang harus diselesaikan pemerintah. “Intinya bagaimana menahan air hujan selama mungkin di hulu,” kata Mudjiadi.
Selain wilayah hulu, sejumlah besar proyek di wilayah tengah juga mengalami kendala yang berlarut-larut. Normalisasi Ciliwung dan PAS serta pembangunan sudetan Ciliwung hingga saat masih terkendala pembebasan lahan dan relokasi penduduk.
Menurut Mudjiadi, masa kontrak proyek normalisasi Ciliwung (19 km) yang dimulai 2013 lalu akan berakhir pada 2016, sementara progres pengerjaan baru 23%, dengan 12 Ha lahan yang terbebaskan dari total 70 ha. Selain itu, relokasi 35.000 kepala keluarga belum dapat dilakukan karena menunggu selesainya pembangunan sejumlah rusun.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Teuku Iskandar mengatakan ditargetkan pada Maret 2015 dua tower rusun di Jatinegara Barat sudah dapat difungsikan. Namun, kapasitasnya baru 520 hunian. Padahal dibutuhkan sekurang-kurangnya sekitar 700 hingga 800 hunian.
“Kita sudah minta Pemda DKI untuk prioritaskan sejumlah rusun lain misalnya di Cakung Komarudin atau Cipinang Besar untuk warga Kampung Pulo, sebab kalau tidak kita tidak akan bisa kerja,” kata Iskandar.
Kendala serupa juga terjadi dalam proyek normalisasi PAS (60 km). Hingga saat ini progres total pekerjaan baru mencapai 60%, padahal masa kontrak kerja sudah berakhir pada 2014. Iskandar mengatakan pengerjaan proyek ini diperpanjang lagi setahun, namun tetap saja pihaknya tidak dapat memastikan proyek ini dapat selesai akhir tahun ini.
“Kalau dari segi teknologi dan teknik sipil normalisasi sungai atau kali itu tidak susah, bahkan sudah bisa selesai sejak lama, tapi masalah sosialnya ini yang berat,” katanya.
Proyek Sudetan Ciliwung pun tidak berbeda. Hingga saat ini, progres pekerjaan baru mencapai 15%, padahal waktu pelaksanaan mestinya berakhir 2015 ini. Mudjiadi mengatakan pihaknya akan berupaya untuk mengejar target penyelesaian tahun ini setelah mendapat desakan dari Presiden Jokowi.
“Kemarin Pak Jokowi sudah perintahkan, itu harus selesai sebelum musim hujan akhir tahun ini, sehingga harapannya Oktober sampai November sudah selesai,” kata Mudjiadi.
Sayangnya, target yang optimis ini pun terkendala masalah pembebasan lahan dan relokasi penduduk setempat.
Proyek Sudetan Ciliwung dimulai dari kali Ciliwung di kelurahan Bidara Cina (inlet) dan berakhir di kali Cipinang atau Kanal Banjir Timur (outlet).
Menurut Iskandar, hingga saat ini proses pembebasan lahan di inlet (1,1 ha) masih belum signifikan. Tanah yang ditempati warga 90% berstatus tanah negara sehingga warga tidak berhak mendapat ganti rugi lahan dari dana APBN. Hal ini menghambat pihaknya untuk melakukan pembebasan lahan.
Iskandar mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemda DKI untuk mengatasi kendala ini sebab Pemda punya Pergub no 190/2014 tentang Pembayaran Santunan atas Tanah Negara yang Dihuni Warga. “Kita sudah koordinasikan dengan Pemda DKI, nanti mereka yang akan beri kompensasi, santunan, atau uang kerohiman. Rumusnya 25% x NJOP x luas tanah. Nanti mereka juga diberi rusun, sedang kita cari,” kata Iskandar.
Menurut Iskandar, setidaknya ada 299 peta bidang di inlet sodetan. Namun, hingga kini pihak BPN baru menginventarisasi 48 peta bidang. Meski begitu, pihaknya mengatakan beberapa waktu lalu telah melakukan koordinasi dengan pihak BPN dan Pemda untuk dapat menyelesaikan pembebasan lahan sebelum April tahun ini.
“Karena kita targetkan dari Kebun Nanas [inlet] ke Otista 3 [arriving shaft] butuh waktu 4 bulan, jadi kita harapkan segera selesai sehingga bisa dimulai karena Pak Jokowi minta begitu,” kata Iskandar.
Menurutnya, untuk tahun ini pihaknya telah mengganggarkan Rp492 miliar untuk menyelesaikan proyek ini.
Itu semua tantangan yang dihadapi pemerintah untuk strategi penanggulangan banjir di wilayah hulu dan tengah. Lalu, bagaimana dengan wilayah hilir?
Halaman 2: Hilir
Hilir
Di hilir, selain menghadapi masalah sungai yang meluap karena tingginya debit air di muara, Jakarta juga menghadapi tantangan penurunan muka tanah yang sangat besar, berkisar 7 – 10 cm per tahun. Hal ini menyebabkan kawasan utara Jakarta semakin terancam banjir rob, atau naiknya air laut pasang melimpas ke daratan.
Menurut Mudjiadi, saat ini bahkan ada wilayah yang elevasinya -3 meter dari elevasi air laut. Kondisi demikian sudah sangat parah sehingga pihaknya berkomitmen akan segera mengatasi masalah tersebut. “Itu kalau tanggulnya jebol, resikonya besar sekali untuk keselamatan warga,” katanya.
Oleh karena itu, menurutnya dalam tahun ini pihaknya akan mengupayakan percepatan tahap A dari megaproyek NCICD. Proyek tahap A merupakan penguatan dan peninggian tanggul di pesisir pantai utara Jakarta. Menurutnya, proyek tahap A ini mesti dilakukan, terlepas dari kontroversi terkait pembangunan dua tahap lain dari megaproyek NCICD.
Berdasarkan perhitungan di lapangan, Mudjiadi mengatakan panjang tanggul yang mesti ditinggikan dan diperkuat adalah 54 km, berbeda dari perhitungan desain di atas kertas yang semula 32 km. Dengan perhitungan baru tersebut, Mudjiadi mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan terkait skema pembiayaan proyek tersebut. Selain itu, target penyelesaian proyek ini pun dipastikan akan diundur dari rencana semula di 2017.
“Dulu waktu 32 km itu sudah dibagi, 4 km oleh Pemda dan 4 km oleh Pusat. Sisanya [24 km]diminta pada pengembang 17 pulau itu. Yang sekarang ini belum,” katanya.
Meski demikian, menurutnya untuk tahun ini pihaknya telah mengalokasikan anggaran Rp107 mililar untuk peninggian dan penguatan tanggul dengan panjang hanya sekitar 600 meter. Pihaknya belum bisa mengalokasikan dana yang besar karena hingga saat ini masih menunggu hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Detail Engineering Design (DED).
“Dulu kita kira sudah [Amdal dan DED], tapi ternyata itu untuk megaproyek keseluruhan, yang parsialnya per paket malah belum,” kata Mudjiadi. Untuk penyelesaian Amdan dan DED, Mudjiadi mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Pemda. Amdal dan DED ini ditargetkan dapat selesai pada September tahun ini.
Menurut Mudjiadi, tanggul yang ada sekarang elevasinya berkisar antara +1,7 meter hingga +2 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, di beberapa wilayah elevasi air laut sudah mencapai +2 meter dari permukaan tanah sebelah dalam tanggul. Oleh karena itu, pihaknya berencana meninggikan tanggul dengan tambahan hingga +3,8 meter.
Proyek-proyek besar pemerintah ini tentu diharapkan dapat segera selesai sebab begitu banyak kerugian yang dialami akibat banjir. Namun selain penyelesaian proyek-proyek besar ini, sistem drainase dalam kota juga menjadi agenda besar yang harus diselesaikan.
Banjir yang melanda Jakarta beberapa waktu lalu disebabkan pertama-tama bukan karena limpasan sungai, tetapi gagalnya sistem drainase dalam kota untuk menampung debit air yang ada. Rata-rata kapasitas drainase Jakarta hanya mampu menampung curah hujan antara 80-100 mm. Padahal, hujan yang terjadi di Ibu Kota pada 9 Februari lalu berkisar antara 90-367 mm.
Dengan semua tantangan yang ada, pemerintah jelas punya PR besar untuk menyelesaikan semua agenda infratruktur penanggulangan banjir ini. Harapannya tentu semoga semua yang diagendakan ini dapat selesai seturut target yang ditetapkan.