SOLOPOS.COM - Ilustrasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). (JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Bantuan pemerintah akan disalurkan kepada warga miskin yang bena-benar membutuhkan. Karenanya, pemerintah Kecamatan Grogol akan memvalidasi jumlah warga miskin.
Solopos.com, SUKOHARJO — Pemerintah Kecamatan Grogol, Sukoharjo, meminta Ketua RT se-Grogol melakukan validasi data warga miskin yang berhak menerima bantuan pemerintah.
Camat Grogol, Agustinus Setiono, 50, mengatakan validasi ini untuk memastikan warga miskin yang berhak menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KSS). Menurutnya, selama ini data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah tidak valid.
Menurut data BPS, lanjut Agus, jumlah penduduk di Kecamatan Grogol sekitar 120.000 jiwa. Sedangkan jumlah warga miskin mencapai 36.082 jiwa.
“Data BPS itu keluar tahun 2011, tentu dalam tempo tiga tahun warga yang dulu miskin bisa jadi sudah mapan dan yang mapan bisa dimungkinkan jadi miskin,” katanya saat ditemui Solopos.com di kantornya, Senin (9/2/2015).
Dia juga mengatakan nantinya setelah dilakukan sosialisasi kepada seluruh RT se-Grogol pada Senin (9/2/2015) malam. Ketua RT bisa mengusulkan penghapusan atau penambahan warga miskin yang akan mendapatkan bantuan.
Agus menjelaskan warga miskin yang sebelumnya mendapat bantuan, tapi harus dihapus, yaitu jika warga miskin itu meninggal dunia dan pindah kependudukan. Selain itu, warga miskin yang sudah kaya juga tidak boleh mendapatkan bantuan.
Sedangkan untuk warga yang bisa diusulkan mendapatkan bantuan, yaitu warga miskin yang sebelumnya tidak mendapat bantuan dan kaum difabel. “Kaum difabel wajib didaftarkan dalam penerima bantuan,” tegasnya.
Dia berharap pengurus RT bisa bijak dalam mengusulkan warganya yang akan menerima bantuan pemerintah. Yaitu warga yang benar-benar dalam kondisi miskin.