SOLOPOS.COM - Foto Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Perlindungan TKI jadi PR untuk Pemerintah Indonesia. Permintaan Malaysia terkait penyaluran PRT satu pintu dinilai sulit terwujud.
Solopos.com, KUALA LUMPUR – Malaysia meminta Pemerintah Indonesia membuat kebijakan penyalur pembantu rumah tangga (PRT) ke Malaysia hanya satu pintu untuk meminimalisasi tenaga kerja tak resmi.
Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan wacana itu sulit untuk direalisasikan karena akan menimbulkan monopoli penyalur yang membuat biaya pengiriman semakin mahal.
“Dari sisi memungkinkan tentu memungkinkan tapi kita lihat term kondisinya seperti apa, yang penting sistem itu memberikan perlindungan lebih baik dan tidak membuat beban biaya lebih tinggi,” katanya di KBRI Malaysia, Jumat (6/2/2015).
Menurut Hermono saat ini ada 30-40 agency yang tercatat menyalurkan tenaga kerja. Di luar itu yang tidak tercatat, yaknipenyalur individual jumlahnya jauh lebih banyak karena pada dasarnya pengguna tenaga kerja lebih meminatinya karena lebih murah.
“Keuntungan one gate system memang lebih mudah dikontrol, hanya saja kalau one gate sistem jadi monopolistik tidak ada alternatif lain,” jelas dia.
KBRI di Malaysia tidak memiliki data pasti berapa tenaga kerja yang disalurkan melalui jalur tidak resmi. TKI seperti itu baru ketahuan saat timbul kasus.
“Hampir 95% TKI bermasalah dikirim agency yang tidak resmi dan itu menyulitkan kita dalam menyelesaikan ilegal. Selama 2014 dipulangkan 70.000 TKI ilegal tapi saya kira bersamaan masuk dalam jumlah yang sama. Stok ilegal enggak pernah berkurang. ” ujar Hermono.
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak mengatakan dalam setahun hanya 4.000 tenaga kerja pembantu rumah tangga dari Indonesia secara resmi tetapi ada 105.000 TKI yang melalui jalur diluar kerja sama Indonesia dan Malaysia.
Ia meminta penyaluran satu pintu agar Malaysia bisa memberikan fasilitas pelatihan tenaga kerja bagi TKI.
Sent fro