SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Solopos/Dok)
Perlindungan TKI kewajiban pemerintah. Malaysia meminta hanya ada satu penyalur PRT dari Indonesia agar bisa mendapatkan fasilitas di negara tersebut.
Solopos.com, KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia meminta kepada Indonesia untuk menyatukan biro penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah setempat.
Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak mengatakan jumlah pembantu rumah tangga (PRT) yang masuk lewat jalur kerja sama tercatat hanya 4.000 orang sedangkan jalur di luar kerja sama mencapai 105.000 orang.
“Kami meluruskan supaya diwujudkan satu saluran kalau boleh. Kalau dilakukan dipastikan mendapat fasilitas tercukupi dan perlindungan,” kata Najib di Putra Jaya, Jumat (6/2/2015). .
Permintaan seperti itu, kata Najib, sudah disepakati kedua belah pihak pada saat pertemuan bilateral dengan presiden sebelumnya namun tidak ada tindak lanjutnya.
“Perjanjian telah ditangani banyak, dalam waktu Presiden SBY dulu. Kita lihat official channel-nya tidak digulirkan seperti apa yang kita harapkan,” jelas dia.
Ia berjanji akan memberi fasilitas termasuk pendidikan Community Learning Centre bagi anak TKI.
Presiden Joko Widodo akan menindaklanjuti permintaan soal tenaga kerja tersebut.
“Berkaitan tenaga kerja Indonesia akan digunakan satu channel saja sehingga perlindungan terhadap TKI yang berada di Malaysia bisa dilakukan bersama,” jelas dia.