SOLOPOS.COM - Diskusi KPK vs Polri yang dihelat Forum Alumni PPMI, Minggu (1/2/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Rosa Panggabean)
KPK vs Polri picu diskusi ekses BG Kapolri.
Pengamat Hukum dan Tata Negara Refly Harun (kedua dari kiri) berbicara bersama Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Arteria Dahlan (kiri), Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Suwardjono C. (kedua dari kanan), dan Direktur Riset Akbar Tandjung Institute M. Alfan Alfian (kanan) dalam Diskusi KPK vs Polri: Penentuan Budi Gunawan sebagai Kapolri, Pelanggaran Megawati terhadap Mandat Rakyat? di Jakarta, Minggu (1/2/2015). Diskusi tersebut diselenggarakan Forum Alumni Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) untuk membahas berbagai kemungkinan yang terjadi terkait keputusan yang akan diambil oleh Presiden Joko Widodo tentang pengangkatan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Forum Alumni Aktivis PPMI adalah lembaga yang didirikan Sabtu (24/1/2015) pekan lalu oleh para mantan aktivis pers mahasiswa dari seluruh Indonesia. Terkait diskusi itu, Forum Alumni PPMI melansir tiga tuntutan terkait KPK vs Polri. Pertama, meminta partai politik menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus KPK vs Polri kepada presiden. Kedua, Forum Alumni PPMI menyatakan dukungan kepada pemerintah untuk memastikan KPK dan Polri diisi figur yang bersih. Ketiga, meminta Komisi Yudisial mengawasi hakim sidang praperadilan KPK dan Kapolri—dalam hal ini Budi Gunawan—sekaligus meminta hakim praperadilan mengambil keputusan secara objektif dan independen tanpa ada intervensi politik.