SOLOPOS.COM - Calon kapolri baru Komjen Pol Budi Gunawan menerima Komisi III DPR di rumahnya (JIBI/Solopos/Antara/Reno Esnir)
KPK vs Polri memang masih menunggu keputusan Presiden setelah keputusan praperadilan kasus Budi Gunawan. Namun sikap Budi Gunawan dinilai buruk.
Solopos.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, berpendapat Komjen Pol. Budi Gunawan memang tidak patut menjadi Kapolri. Kesimpulan itu dia berikan setelah Budi memutuskan untuk mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (30/1/2015) pekan lalu.
“[mangkir] Menambah keyakinan kita bahwa beliau memang tidak patut dan tidak layak menjadi Kapolri,” kata Ray kepada Bisnis, Minggu (1/2/2015).
Menurut dia sikap Komjen Pol. Budi Gunawan tersebut menunjukan rendahnya penghormatan terhadap proses penegakan hukum. Mengenai alasan praperadilan yang menjadi dalil Budi Gunawan untuk mangkir, Ray Rangkuti melihat hal itu tidak bisa dengan sendirinya membatalkan pemeriksaan.
“Lebih-lebih sesuai pasal 77 KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa praperadilan tidak dapat menguji status tersangka seseorang,” katanya.
Menurut Ray Rangkuti, Polri juga pernah melakukan hal yang sama, yaitu bersikeras bahwa praperadilan tidak membatalkan dan tidak dapat menguji status tersangka dalam kasus Bibit-Chandra pada 2009. “Selain karena mangkir dari pemeriksaan dengan berbagai dalih yang remeh temeh, menambah ketidakpatutannya menjadi Kapolri,” katanya.
Jumat pekan lalu, KPK mengagendakan memanggil Komjen Pol. Budi untuk menjalani pemeriksaan. Namun saat yang bersamaan pula, kuasa hukum Budi Gunawan memastikan kliennya tak akan memenuhi panggilan KPK tersebut.
Pihak Budi Gunawan menilai pemanggilan tidak dapat dipenuhi karena menunggu praperadilan dan KPK belum memberikan surat resmi pemberitahuan tersangka ke Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu.