SOLOPOS.COM - Nyamuk demam berdarah (Dok. JIBI/Harian Jogja)
Demam berdarah Sragen masih diwaspadai. Sebanyak 44 wilayah di Sragen endemis DBD.
Solopos.com, SRAGEN — Sebanyak 44 desa di Kabupaten Sragen tergolong daerah endemis demam berdarah dengue (DBD).
Sedangkan 157 desa lain di Sragen dikategorikan daerah sporadis penyakit DBD. Data tersebut diperoleh Espos di Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen, Jumat (30/1/2015).
Desa endemis yaitu daerah yang selalu ditemukan kasus DBD selama tiga tahun berturut-turut. Sedangkan desa sporadis yaitu daerah yang ditemukan kasus DBD dua tahun berturut-turut.”Bila merujuk serangan DBD tahun 2011-2013, ada 44 desa termasuk daerah endemis, dan 157 desa sporadis DBD,” ujar Kasi Pengendalian Penyakit Bidang P2PL DKK Sragen, Sumiyati.
Menurut dia kasus DBD tahun 2014 sedang ditabulasi. Sebanyak 44 desa endemis DBD tersebar di 14 wilayah kecamatan. Hanya tujuh kecamatan yang tidak ada desa endemisnmya. Tujuh wilayah kecamatan tersebut yaitu Gesi, Tangen, Miri, Ngrampal, Kalijambe, dan Plupuh. Tapi pada 2014 kasus DBD juga terjadi di tujuh wilayah kecamatan tersebut.
Sumiyati mengakui serangan DBD meningkat tiga tahun terakhir. Namun dia meminta semua pihak tidak semata-mata menyalahkan DKK dan jajaran puskesmas.
Sebab menurut dia gerakan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan langkah paling strategis. Namun disayangkan terjadi penurunan kesadaran warga.
Disinggung Solopos.com tentang persediaan bubuk abate dan zat kimia untuk pengasapan, Sumiyati menyatakan aman. Tapi dia enggan menyebutkan jumlah stok dua zat tersebut.
Kepala DKK Sragen, Farid Anshori, mengatakan sudah saatnya Sragen bangkit dan lepas dari bahaya laten demam berdarah. Gerakan bersih-bersih lingkungan terus ditingkatkan.
Farid menjelaskan kades dan lurah harus bisa menggerakkan pamong desa untuk menjaga kebersihan lingkungan. “Yang terpenting adalah kebersihan lingkungan,” tutur dia.
Terpisah, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fathurrohman, mengakui terjadi penurunan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).
Namun menurut dia penurunan kesadaran masyarakat tidak lepas dari melemahnya dorongan dari Pemkab. “DKK jangan hanya bisa menyalahkan warga,” ujar dia.