SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalami warga setelah menanam pohon Jati (Tectone Grandis) pada peringatan Hari Menanan Pohon Indonesia di Desa Tempursari, Sidoharjo, Wonogiri, Sabtu (29/11/2014). Kunjungan Presiden Jokowi kali ini dalam rangka program 1 milyar pohon dan hari menanam pohon indonesia dengan tema Hutan Lestari Untuk Mendukung kedaulatan pangan air dan energi terbarukan. (Reza Fitriyanto/JIBI/Solopos)
Agenda Presiden Jokowi rencananya akan mengunjungi Ngawi, Magetan dan beberapa kawasan di Soloraya, Jumat (29/1/2015) ini. Informasi yang beredar Jokowi juga akan mengunjungi Wonogiri.
Solopos.com, WONOGIRI– Kedatangan Presiden RI, Joko Widodo ke Wonogiri pada acara groundbreaking pembangunan Waduk Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri belum jelas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri hanya menjadi fasilitator sedangkan pelaksananya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Pemkab Wonogiri telah meminta pejabat terkait ikut menyiapkan penyambutan jika diperlukan.
Penegasan itu disampaikan Sekda Wonogiri, Suharno saat ditemui Espos di ruang kerjanya, Kamis (29/1/2015). “Per jam ini (siang) kami belum mendapatkan informasi secara pasti kunjungan kerja kepresidenan. Lebih tepat menanyakan ke inisiator pembangunan Waduk Pidekso, yakni BBWS. Kami pun masih menunggu informasi tersebut dari BBWS,” ujar Sekda.
Sekda menjelaskan, prinsipnya Pemkab Wonogiri telah memfasilitasinya. Fasilitasi yang dilakukan di antaranya menyiapkan pengamanan dan lokasi transit. “Informasi yang kami peroleh, kedatangan Presiden RI dibarengkan denan kunjungan ke Sukoharjo saat panen raya. Awalnya dijadwalkan 24 Januari tetapi mundur menjadi 27 Januari dan mundur lagi entah kapan.”
Pada bagian lain, mantan Kepala Dinsos Wonogiri meminta BBWS tidak melakukan aktifitas sebelum semua tahapan dilalui. “Lakukan koordinasi dengan Pemkab Wonogiri jika ingin melakukan aktifitas di Pidekso. Rasa aman dan nyaman perlu disosialisasikan kepada warga Pidekso atau warga terdampak pembangunan Waduk Pidekso.”
Menurutnya, tahapan yang harus dilalui di antaranya sosialisasi diteruskan penetapan lokasi, penghitungan oleh tim independen. “Setelah ada harga dari tim independen dilakuan negosiasi hingga warga sepakat mengenai harga ganti rugi. Setelah muncul kesepakatan baru dilakukan pengerjaan. Nilai ganti rugi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena Pemkab Wonogiri tidak mampu.”
Anggota DPRD Wonogiri, Tuharno minta dilakukan komunikasi ulang agar pro kontra pembangunan Waduk Pidekso mereda. “Lakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan bagi warga tuntutan yang diajukan jangan berlebihan. Ganti rugi disesuaikan dengan harga kelayakan. Kalau hanya mendasarkan pada harga di NJOP (nilau jual objek pajak) sangat rendah.”
Terpisah, Yudi Pratondo dari BBWS hingga ini ditulis belum bisa dikonfirmasi. Saat Solopos.com menelepon terdengar nada dering tetapi tidak dijawab. SMS yang dikirimkan Solopos.com juga belum dibalas.