SOLOPOS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JIBI/Solopos/Antara/Agus Trimukti)
KPK vs Polri telah menyita konsentrasi pemerintah. Wapres Jusuf Kalla meyakini situasi ini bisa segera diselesaikan.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan suatu pemerintahan tidak hanya membutuhkan perekonomian yang baik, tetapi juga situasi politik yang stabil. Hal tersebut disampaikan JK kepada pelaku usaha dan investor yang hadir dalam Market & Economic Outlook 2015.
Menurut JK, sebagai negara demokratis, situasi politik nasional sangatlah dinamis. Namun, dinamika politik itu tidak boleh bertentangan dengan prosedur hukum.
“Tentu Anda semua mendengarkan apa yang terjadi hari-hari ini, tapi Insya Allah semuanya bisa selesai dengan baik dalam waktu dekat,” katanya, Kamis (29/1/2015).
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah disibukkan oleh kasus dugaan gratifikasi yang menyeret calon tunggal Kapolri, Komjen Pol. Budi Gunawan, dan dugaan pelanggaran etik serta pidana oleh sejumlah pimpinan KPK. Dua kasus tersebut lantas ditarik ke ranah politik yang melibatkan partai pendukung pemerintah dan partai oposisi.
“Semua itu adalah sisi lain dari penegakan hukum dalam kondisi demokratis. Kalau zaman Soeharto dalam setengah jam selesai, dalam kondisi demokratis itu harus ditata sedemikian rupa, supaya semuanya dalam struktur yang benar,” ujar JK.
Wapres menambahkan institusi dan jajaran penegak hukum terkadang mempunyai kewenangan yang tumpang tindih satu sama lain. Hal tersebut kerap bersinggungan dan menimbulkan konflik.
Untuk itu, diperlukan penataan yang demokratis sesuai aturan hukum yang ada. Gesekan tersebut juga dipandang JK sebagai masalah yang terjadi di lingkungan terbatas, tidak menyangkut seluruh bangsa dan mempengaruhi kinerja industri nasional.
“Tentu kita juga pahami bahwa pemerintah perlu suatu politik yang stabil,” pungkasnya.