SOLOPOS.COM - Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri (kanan) dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (kedua dari kanan), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua dari kiri), dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri), beberapa waktu lalu. (JIBI/Solopos/Antara/Indrianto Eko Suwarso)
KPK vs Polri mengungkapkan fakta bahwa pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan adalah usulan Megawati Soekarnoputri.
Solopos.com, JAKARTA — Politikus senior PDIP yang juga anggota Komisi I DPR, Pramono Anung, membenarkan pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri merupakan preferensi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Megawati mempunyai preferensi [calon kapolri] seorang yang mantan ajudannya. Lagi pula, semua orang yang menjadi ajudan adalah lulusan terbaik di angkatannya. Dengan demikian kalau ada preferensi itu tidak salah. Nah, sekarang proses sepenuhnya sudah menjadi wewenang Joko Widodo sebagai Presiden,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Kamis (29/1/2015).
Meski demikian, Pramono Anung menolak jika preferensi calon kapolri itu dianggap sebagai tekanan yang berlebihan kepada Presiden Jokowi. “Enggak mungkin ada tekanan. Yang menjadi Presiden itu Jokowi, jadi yang memilih Jokowi. Jadi Jokowi yang memutuskan. Dalam kondisi seperti ini, ujian bagi kepemimpinan seorang Presiden kalau memang beliau sudah memutuskan maka siapapun tidak ada yang bisa memberikan tekanan.”
Menurutnya, PDIP sebagai partai pengusung, tidak ada salahnya memberikan preferensi sebuah nama jika semua proses sudah dilakukan dengan baik. “Bahkan, DPR pun juga sudah memberikan persetujuan kepada Budi Gunawan melalui uji kelayakan dan kepatutan,” katanya.
Namun jika kemudian ada saran dari luar struktur kenegaraan, paparnya, harus diberikan secara tepat. “Tim investigasi itu belum ada keppresnya. Tapi sudah memberikan rekomendasi yang cenderung memihak. Harusnya mereka bekerja dengan benar. Bukan seperti itu caranya. Saya lebih setuju jika Presiden meminta tanggapan lembaga tinggi negara,” katanya.
Sebelumnya, ketua tim investigasi penyelesaian konflik KPK vs Polri, Syafii Maarif yang mengaku mendapat sumber informasi tepercaya mengungkap, pengajuan Budi Gunawan bukan merupakan inisiatif Jokowi. Atas pernyataan itu, Junimart Girsang, politikus PDIP lainnya meminta kepada Syafii untuk tidak memberikan pernyataan yang janggal. “Syafii harus ungkap siapa yang mengajukan.”