SOLOPOS.COM - Pertemuan Jokowi-Prabowo di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)
Jokowi dan Prabowo bertemu di Bogor, Jawa Barat.
Solopos.com, BOGOR – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Rabu (29/1/2015). Pertemuan dua tokoh yang pernah bersaing dalam Pilpres 2014 lalu itu mencuatkan pertanyaan pengguna Internet (netizen). Dari pertemuan itu, netizen membuat hastag pertanyaan Prabowo or Jokowi.
Dipantau Solopos.com, Kamis (29/1/2015) pukul 18.45 WIB, hastag Prabowo or Jokowi menjadi trending topic di Twitter. Pertanyaan ini muncul setelah beberapa hari terakhir, banyak pihak menyayangkan pemerintahan Jokowi yang dinilai kurang tegas kala menangani kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri.
Pertanyaan para netizen itu dilontarkan untuk mengetahui seberapa banyak orang yang memilih Jokowi di tengah semua permasalahan yang ada ataukah telah berpindah mendukung Prabowo.
Hastag tersebut dikomentari beragam oleh para netizen, ada yang masih memilih Jokowi ada pula yang berpindah memihak Prabowo. Tak sedikit pula netizen yang tak mau menjawab pertanyaan itu karena dinilai hanya akan memimbulkan konflik baru.
Prabowo Subianto dalam kunjungannya menemui Presiden Jokowi sempat menyinggung kisruh lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor.
Menurutnya, presiden menyampaikan komitmennya untuk memperkuat dan menjaga semua institusi negara. Prabowo Subianto menyatakan dukungannya menjaga institusi lembaga hukum.
“Jadi kita singgung sebentar komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga semua institusi negara. Saya dukung baik Polri, KPK sama-sama penting, sama-sama harus dijaga bersama,” katanya seusai pertemuan di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015).
Prabowo Subianto dalam pertemuan itu menyerahkan keputusan tentang perseteruan antara dua lembaga hukum KPK dan Polri kepada Presiden Jokowi. Begitu juga dengan opsi pelantikan atau pembatalan calon tunggal Kapolri Komjen (Pol) Budi Gunawan yang merupakan hak dan kewenangan presiden.