SOLOPOS.COM - ilustrasi minyak (JIBI/Solopos/ Antara)
Proyek minyak Bojonegoro membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat.
Madiunpos.com, BOJONEGOO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mendesak Pemerintah Pusat mengkaji ulang realisasi jadwal produksi puncak minyak Blok Cepu 165 ribu barel/hari, terkait harga minyak dunia yang hanya sekitar 45 dolar Amerika Serikat/barel.
“Kami mendesak Pemerintah Pusat mengajak daerah juga pihak lainnya secara bersama mengkaji ulang jadwal realisasi produksi puncak, sebab turunnya harga minyak dunia mempengaruhi bagi hasil minyak,” kata Bupati Bojonegoro Suyoto, di Bojonegoro, Rabu (28/1/2015) seperti diberitakahn Kantor Berita Antara.
Ia menjelaskan bagi hasil minyak yang diperoleh Pemerintah, juga daerah akan berkurang, karena harga minyak dunia turun menjadi 45 dolar Amerika Serikat/barel, padahal sebelumnya 105 dolar Amerika Serikat/barel.
Ia menjelaskan bagi hasil minyak yang diperoleh Pemerintah, juga daerah akan berkurang, karena harga minyak dunia turun menjadi 45 dolar Amerika Serikat/barel, padahal sebelumnya 105 dolar Amerika Serikat/barel.
“Kalau harga minyak terus turun perolehan dana bagi hasil yang diperoleh Pemerintah akan berkurang, tapi perolehan bagi hasil operator tidak terpengaruh turunnya harga minyak,” katanya, menegaskan.
Sesuai perjanjian, katanya, perolehan bagi hasil yang diterima operator ExxonMobil Cepu Limited (MCL), persentasenya meningkat kalau harga minyak dunia dibawah 45 dolar Amerika Serikat/barel.
Selain itu, lanjut dia, kajian juga memperhitungkan kemungkinan pelaksanaan produksi puncak minyak Blok Cepu, ditunda.
“Kalau produksi puncak hanya berlangsung 1 tahun, sedangkan posisi harga minyak dunia seperti sekarang ini jelas akan merugikan perolehan bagi hasil Pemerintah,” katanya, menegaskan.
“Masyarakat juga harus tahu adanya kondisi yang tidak menentu menyangkut perolehan dana bagi hasil migas, sebab seperti Bojonegoro perolehan dana alokasi umum (DAU) juga ikut menurun dibandingkan sebelumnya,” tambahnya.
Ia juga memberikan gambaran daerahnya tidak berani memasang perolehan dana bagi hasil migas di dalam APBD 2015, sebesar Rp2,6 triliun, sebagaimana yang tercantum di dalam APBN 2015.
“Perolehan dana bagi hasil migas Rp2,6 triliun tersebut tidak realistis, sebab produksi minyak Bojonegoro saat ini baru sekitar 60 ribu barel/hari,” ucap Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Herry Sudjarwo, menambahkan.
Sesuai jadwal, produksi puncak minyak Blok Cepu sebesar 165 ribu barel/hari akan terealisasi sekitar Oktober 2015.