SOLOPOS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah). (JIBI/Solopos/Antara/Andika Betha)
KPK vs Polri kini diwarnai perdebatan baru, yaitu soal bagaimana nama Budi Gunawan muncul sebagai calon tunggal Kapolri.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri merupakan usulan yang ditandatangani dan direkomendasikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya kira tentu semua penggantian penting itu diusulkan, ditandatangani, dan direkomendasikan oleh pak presiden. Tidak ada orang lain yang bisa putuskan selain pak presiden,” tegas JK di sela Nikkei Forum Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan Ketua Tim Independen terkait konflik KPK vs Polri, Syafii Maarif. “Jujur, itu sebetulnya pengajuan BG bukan inisiatif Presiden,” ujar Syafii Maarif di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu. Baca: Budi Gunawan Bukan Inisiatif Jokowi.
JK mengatakan tak ada yang bisa memutuskan hal tersebut selain presiden. “Saya pun wapres tidak bisa memutuskan itu, apa lagi yang lainnya. Pasti bapak presiden,” tegas JK.
Terkait pelantikan Budi Gunawan yang ditunda, JK menambahkan sejauh ini pemerintah masih menunggu penyelesaian masalah hukum yang melilit Budi Gunawan pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. “Presiden belum memutuskan apa-apa tentang hal itu sampai mungkin beberapa waktu kemudian. Belum ada keputusan,” tuturnya.
Sementara itu, tim independen atau tim sembilan mengusulkan agar Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Tim sembilan menyarankan agar Jokowi meminta BG mengundurkan diri dari pencalonan Kapolri.
“Usul kita [BG] jangan dilantik. Menurut saya tidak dilantik dan kita tim sembilan [menyarankan] orang ini jangan dilantik,” kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.
Baca juga: Tim Independen: Copot dan Jangan Lantik BG