SOLOPOS.COM - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau Rudy (kiri) bersama Jokowi (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/Solopos)
100 hari Jokowi-JK diwarnai pandangan tak sedap soal intervensi parpol pendukung termasuk PDIP.
Solopos.com, SOLOPOS — Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak takut dengan intervensi partai politik yang mengusungnya dalam setiap kebijakan. Presiden harus keluar dari bayang-bayang partai politik, termasuk PDIP.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, ketika dijumpai wartawan di Balai Kota Solo menanggapi 100 hari pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK). Pria yang juga sahabat dekat presiden itu siap memberi dukungan penuh kepada Jokowi.
Dukungan tetap diberikan asalkan Jokowi tetap menjaga konstituen rakyat Indonesia. Sebab presiden dipilih oleh rakyat sehingga jangan sampai rakyat marah dan tidak lagi percaya dengan presiden akibat kebijakan yang kontroversi.
“Presiden jangan selalu taat koalisi karena Jokowi itu Presiden rakyat yang harus mengayomi seluruh rakyat. Koalisi itu syarat, sehingga pak Jokowi tak perlu khawatir asal konsisten terhadap konstitusi rakyat. Kedua, mampu dan mau menjalankan visi misi presiden dengan Nawacita itu semua baik,” ujarnya.
Politikus PDIP itu meminta Presiden Jokowi tidak perlu takut untuk keluar dari bayang-bayang partai koalisi pendukungnya. Ia juga diminta untuk tidak takut jika nantinya partai pengusung menarik dukungannya. Rudy yakin rakyat akan tetap memberikan dukungan penuh kepada sang presiden meskipun pihak partai telah mencabut dukungan.
Selama 100 hari memerintah, Presiden Jokowi telah membuat kebijakan yang dianggapnya kontroversial yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di saat harga minyak dunia turun. Meskipun kini harga BBM diturunkan lagi, namun tetap saja kebijakan menaikkan harga BBM menjadi salah satu kebijakan kontroversial.
Kebijakan lain adalah memilih Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang sebelumnya dikabarkan punya rapor merah. Rudy mengingatkan Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi dalam mengambil semua kebijakan harus taat konstitusi dan rakyat.
“Saya itu sudah sering bilang, Pak Jokowi itu kan Panglima Tinggi Republik Indonesia, bukan presiden partai politik. Sehingga beliau tidak perlu menuruti semua bisikan partai. Presiden harus selalu menjaga konstituen rakyat Indonesia yang memilihnya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Rudy meminta masyarakat tidak mengukur kinerja pemerintahan Jokowi-JK hanya hitungan 100 hari kerja. Menurutnya keberhasilan kinerja Presiden tidak bisa dinilai pada 100 hari pertama kerja. Akan tetapi penilaian keberhasilan bisa dilakukan setelah Presiden selesai menyelesaian tugasnya selama lima tahun mendatang.
“Sebagai buruh tenaga kerja saja ada kontrak, ada magang minimal enam bulan. Kenapa Presiden harus dinilai 100 hari pertamanya. Namanya waktu 100 hari kerja belum bisa diukur,” kata Rudy.