SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet pertama bersama para menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para menteri, Senin (27/10/2014). Presiden memberikan arahan kepada para menteri agar langsung bekerja serta meminta agar menteri koordinator langsung melakukan koordinasi dengan para menteri di jajaran masing-masing. (Yayus Yuswoprihanto/JIBI/Bisnis)
100 Hari Jokowi-JK mendapat sorotan terkait kinerja pemerintahan. Pengalihan subsidi BBM dan pelayanan terpadu satu pintu diklaim menjadi prestasi pemerintahan Jokowi-JK.
Solopos.com, JAKARTA – Pengalihan subsidi bahan bakar minyak dan pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) diklaim menjadi capaian terbesar pemerintah dalam 100 hari kerjanya.
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Sofyan Djalil, mengatakan subsidi BBM sudah lama menjadi masalah dalam APBN yang tidak dibereskan. Saat ini, Presiden telah mengambil kebijakan yang memangkas subsidi BBM dan mengalihkannya untuk sektor lain.
“Kami berhasil mereformasi birokrasi PTSP yang sekian tahun tidak terbentuk. Kami juga berhasil melakukan reformasi birokrasi lebih lanjut di sektor perekonomian,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Sofyan menuturkan saat ini Indonesia memiliki ruang fiskal dan kondisi moneter yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut membuat investor lebih tertarik untuk mengetahui perkembangan di dalam negeri untuk menanamkan modalnya.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo selalu mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah terkait perekonomian nasional. Dengan begitu, Presiden dapat memastikan seluruh target yang telah ditetapkan sebelumnya benar-benar tercapai, dan mengetahui permasalahan yang perlu segera diselesaikan.
“Presiden ingin mendengar apa kebijakan moneter Bank Indonesia dan OJK, bagaimana kondisi pasar, dan assessment Bank Indonesia terhadap kondisi ekonomi,” ujar dia.
Menurut dia, pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan hukum yang berpotensi mengganggu iklim investasi dan perekonomian di dalam negeri, termasuk persoalan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.