SOLOPOS.COM - Ilustrasi pilkada (JIBI/Solopos/Antara)
Pilkada 2015 digelar serentak di 16 daerah Jawa Timur. Sayangnya banyak warga tak tahu.
Madiunpos.com, SURABAYA — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menengarai mayoritas warga Jawa Timur tidak mengetahui adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 16 daerah Jawa Timur pada 2015 ini. “Berdasarkan survei yang kami lakukan, masyarakat di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur belum mengetahui adanya Pilkada tahun ini,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Dipaparkan Suko Widodo, pihaknya telah menyurvei daerah di Jatim pada awal Januari 2015 dan hasilnya 91,5% masyarakatnya tidak tahu bakal adanya Pilkada 2015 yang akan digelar serentak di 16 daerah Jatim. Sedangkan sisanya, 8,5%, mengetahui.
Selain itu, dalam survei yang diselenggarakan Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Unair, 95% masyarakat tidak tahu tentang sejumlah nama calon kepala daerah yang muncul di permukaan. “Hanya tiga persen yang tahu siapa saja bakal calon kepala daerah, kemudian dua persen sisanya tidak menjawab,” kata Kepala Puskakom Unair tersebut.
Karena itulah pihaknya berharap penyelenggara Pilkada 2015, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan institusi terkait mulai menyosialisasikan rencana pelaksanaan pilkada serentak di 16 daerah Jatim itu. Selain itu, imbuh dia, partai politik juga harus mulai menyosialisasikan pilkada 2015 serta memperkenalkannya kepada masyarakat, terutama di 16 derah di Jatim yang dijadwalkan menggelar pemilihan serentak Desember 2015 mendatang.
“Tugasnya KPU, partai politik dan pihak terkait lainnya segera menyosialisasikan ke masyarakat karena memiliki hak untuk tahu. Apalagi, kalau mendadak jelas menguntungkan pihak tertentu,” ucapnya.
Terkait tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pilkada 2015, Suko Widodo mengungkapkan hal itu bergantung kepercayaan publik terhadap partai politik. “Pilkada serentak ini baru pertama digelar dan harus ada sosialisasi besar-besaran. Namun, tentu saja kondisi politik sekarang yang sedang gaduh ini jelas mempengaruhi masyarakat,” tuturnya.
Sebelumnya, kepastian pemungutan suara pilkada serentak telah disetujui oleh DPR dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, untuk menjadi undang-undang dengan sejumlah revisi, seperti calon yang maju merupakan paket pasangan (gubernur/bupati/wali kota dan wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) atau tidak, uji publik, dan penyelenggara pemilu.
DPR pada rapat paripurna kedua 20 Januari lalu telah menyetujui Perppu yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjadi UU dan kini sedang dibahas. UU itu diharapkan selesai sebelum masa sidang kedua ini berakhir pada pertengahan Februari mendatang.
Pilkada di 16 kabupaten/kota di Jawa Timur, yakni Kabupaten Ngawi (berakhir masa jabatan pada 27/7/2015), Kota Blitar (3/8/2015), Kabupaten Lamongan (9/8/2015), Kabupaten Jember (11/8/2015), Kabupaten Ponorogo (12/8/2015), dan Kabupaten Kediri (19/8/2015). Berikutnya, Kabupaten Situbondo (6/9/2015), Kabupaten Gresik (27/9/2015), Kota Surabaya (28/9/2015), Kabupaten Trenggalek (4/10/2015), Kota Pasuruan (18/10/2015), Kabupaten Mojokerto (18/10/2015), Kabupaten Sumenep (19/10/2015), Kabupaten Banyuwangi (21/10/2015), Kabupaten Malang (26/10/2015) serta Kabupaten Sidoarjo (1/11/2015). Ke-16 kabupaten dan kota itu selanjutnya akan dipimpin penjabat kepala daerah sembari menunggu hasil Pilkada 2015.