SOLOPOS.COM - Pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden, Senin (19/1/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
100 Hari Jokowi-JK menunjukkan Presiden terjepit secara politik karena tidak memimpin partai. Jokowi diminta segera bersikap terkait konflik KPK vs Polri.
Solopos.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman S. Gusman, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meredam dominasi partai politik koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar kinerja bisa dipacu ke arah yang lebih baik.
Secara garis besar, Irman mengatakan, kinerja Jokowi dan kabinetnya hari ini genap 100 hari sudah menunjukkan sejumlah perbaikan. Perbaikan itu antara lain komitmen untuk menjaga kedaulatan Tanah Air dan perbaikan perizinan usaha.
“Namun belakangan, evaluasi 100 hari. Jokowi menyisakan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] dan Polri,” katanya, Selasa (27/1/2015).
Jadi, paparnya, Presiden Jokowi harus meredam dominasi partai pendukungnya. “Secara politik, Jokowi lemah karena bukan merupakan ketua partai dan dia punya koalisi partai yang besar. Untuk itu, Jokowi harus segera mengambil sikap, apalagi terkait dengan kisruh KPK vs Polri.”
Meski demikian, menurutnya, sangat tidak etis mengukur kinerja presiden dan pemerintahannya dalam 100 hari. “Namun, jika untuk evaluasi internal Jokowi danKabinetnya bisa saja. Tapi ini hanya evaluasi bukan penilaian,” katanya.
Sementara itu, politikus PDIP, Pramono Anung, menilai evaluasi 100 hari itu hanya keinginan publik untuk melihat kinerja presiden pilihannya. “Tidak ada tradisi 100 hari itu. Saat ini Presiden sudah bekerja luar biasa, blusukan ke sana kemari, tapi rakyat menunggu hasil konkret, terutama para menterinya.”
Menurutnya, yang paling penting adalah para menteri itu bisa menunjukkan apa yang menjadi karakter presiden. “Harusnya menteri yang menjabarkan apa yang menjadi keinginan presiden. Ada yang sudah oke, tapi juga masih ada yang belum maksimal.”