SOLOPOS.COM - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat dibebaskan Bareskrim dari penahanan setelah permohonan penangguhan penahannya dikabulkan Mabes Polri. (Rahmatullah/JIBI/Bisnis)
KPK vs Polri memunculkan wacana penerbitan Perppu Imunitas bagi pimpinan KPK agar tidak menjadi sasaran kriminalisasi.
Solopos.com, JAKARTA — Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) hingga saat ini belum memutuskan terkait perlu atau tidaknya Pperaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Imunitas Pimpinan KPK.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menyusul adanya pernyataan Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman, yang mendukung wacana penerbitan perppu tersebut.
“Pernyataan Pak Habiburokhman tentang Perppu Imunitas Pimpinan KPK adalah pernyataan pribadi dan bukan keputusan resmi Partai Gerindra,” kata Hashim Djojohadikusumo seperti dalam keterangan resmi Partai Gerindra yang diterima Bisnis/JIBI, Senin (26/1/2015).
Hashim Djojohadikusumo menjelaskan Partai Gerindra belum mengambil keputusan terkait Perppu imunitas pimpinan KPK. Saat ini, partai masih membahas hal tersebut. “Pada prinsipnya Gerindra tidak mentolelir korupsi oleh siapapun dan lembaga negara manapun,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman, mendukung usulan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, agar Presiden menerbitkan Perppu Imunitas Pimpinan KPK. Perppu itu bisa menjadi solusi yang cepat dan tepat dalam menyelesaikan konflik antara institusi KPK dan Polri saat ini.
“Usulan Denny Indayana agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu yang memberikan hak imunitas bagi pimpinan KPK bisa menjadi solusi nagi kisruh KPK vs Polri ini,” kata Habiburokhman.