SOLOPOS.COM - Edhie Baskoro “Ibas” Yudhoyono (Dok/JIBI/Solopos)
KPK vs Polri masih panas. Partai Demokrat pun mengajak masyarakat mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya menemukan solusi atas kisruh KPK dan Polri.
Solopos.com, JAKARTA – Partai Demokrat yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menemukan solusi terkait kekisruhan yang terjadi antara KPK dan Kepolisian.
“Partai Demokrat berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, masih memiliki kesempatan, wewenang dan sumber daya politik untuk menemukan solusi yang paling tepat, sehingga kemelut ini tidak semakin memburuk,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono di Jakarta, Senin (26/1/2015).
Ibas, panggilan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono, mengatakan Partai Demokrat meyakini Presiden dan para pembantunya, dengan penuh rasa tanggung jawab akan bisa menemukan jalan keluar untuk mengatasi krisis kecil ini, dan sangat ditunggu oleh rakyat.
Ibas, panggilan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono, mengatakan Partai Demokrat meyakini Presiden dan para pembantunya, dengan penuh rasa tanggung jawab akan bisa menemukan jalan keluar untuk mengatasi krisis kecil ini, dan sangat ditunggu oleh rakyat.
Menurut dia solusi yang ditempuh diharapkan dapat tetap memastikan hukum akan terus ditegakkan secara adil, gerakan pemberantasan korupsi tidak akan terganggu.
“Institusi Polri dan KPK bisa diselamatkan dan bisa melanjutkan tugas-tugasnya tanpa gangguan apa pun, dan gesekan antara Polri dan KPK dapat segera dihentikan dan tidak sebaliknya justru semakin meluas,” ujar dia.
Ibas menjelaskan penyelesaian masalah itu agar sesuai dengan konstitusi dan aturan perundangan dan semangat pemberantasan korupsi, serta mendengar aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia.
Dia mengatakan meskipun seolah tidak ada kaitannya, masyarakat mengetahui ada ketegangan dan benturan antara Polri dan KPK.
“Ini tidak terlepas dari ditetapkannya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, dan juga ditetapkannya komisioner KPK Bambang Widjojanto, sebagai tersangka oleh Polri,” kata dia.
Dia menjelaskan situasi menjadi semakin panas karena para aktivis pemberantasan korupsi dan unsur masyarakat juga melakukan aksi dukungan terhadap KPK dan mendesak perlunya dijamin keberlanjutan pemberantasan korupsi pada umumnya.
Sementara itu, menurut dia, Partai Demokrat menyimak penjelasan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor tanggal 23 Januari 2015 yang lalu oleh publik dinilai belum sungguh-sungguh menyelesaikan masalah yang ada.
“Partai Demokrat mengimbau dan mengajak semua pihak untuk bisa menahan diri dan tidak melakukan sesuatu yang terlalu jauh atau melebihi kepatutannya,” kata dia.