SOLOPOS.COM - Para aktivis antikorupsi menggelar aksi di Bundaran HI, Minggu (25/1/2015). (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Para aktivis antikorupsi menggelar aksi di Bundaran HI, Minggu (25/1/2015). (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
KPK vs Polri mengundang simpati sejumlah elemen masyarakat. Di Kudus, belasan warga menggelar aksi demo memberi dukungan terhadap KPK
Kanalsemarang.com, KUDUS – Belasan warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli KPK dan Polri menggelar aksi unjuk rasa untuk memberikan dukungan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi, Senin (26/1/2015).
Kanalsemarang.com, KUDUS – Belasan warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli KPK dan Polri menggelar aksi unjuk rasa untuk memberikan dukungan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi, Senin (26/1/2015).
Dalam aksinya yang digelar di Alun-alun Kudus itu, pengunjuk rasa juga mengusung spanduk bertulis “save KPK dan Polri, biarkan 1.000 Bambang ditangkap pemberantasan korupsi takkan tiarap”.
“Masyarakat cukup prihatin dengan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena nantinya banyak pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut, terutama para koruptor yang akan merasa sangat senang,” kata salah orator aksi Slamet Machmudi di Kudus, Senin.
Ia berharap, presiden berani bertindak tegas dan mencopot oknum penegak hukum yang dinilai tidak senang terhadap KPK.
Apalagi, lanjut dia, kehadiran KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan efisien dan efektivitas.
“Wajar jika kini ada upaya pelemahan dan delegitimasi KPK atas prestasinya itu,” ujarnya.
Untuk menyelamatkan KPK, kata dia, rakyat dipastikan akan menjadi barisan terdepan dalam membela dan menyelamatkannya.
Permasalahan yang terjadi antara KPK dan Polri saat ini, kata dia, memang menjadi keprihatinan bersama karena masing-masing institusi tersebut seharusnya sama-sama berjuang menegakkan hukum, bukannya sibuk dengan politisasi.
“Mereka memang harus bekerja sesuai konstitusi hukum,” ujarnya.
Adanya penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, kata dia, mayoritas masyarakat awam beranggapan bahwa hal itu sebagai upaya kriminalisasi dan aksi balas dendam atas penetapan petinggi Polri sebagai tersangka oleh KPK.
“Persoalan antar penegak hukum tersebut justru dapat memperburuk citra institusi penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.