SOLOPOS.COM - Jokowi (istimewa)
KPK Vs Polri ditanggapi dengan sikap anteng Presiden Jokowi.
Solopos.com, JAKARTA – Dalam sebuah kesempatan wawancara khusus, Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatakan tanggapannya terkait kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Polri. Tanggapan Jokowi dinilai beberapa pihak terkesan sangat normatif.
Melalui pantauan pada tayangan Kompas Siang, Minggu (25/1/2015), pukul 12.38 WIB, sebagai presiden, Jokowi menyatakan ia tidak akan melakukan intervensi atas proses hukum KPK vs Polri yang sedang bergulir. “Agar prosesnya bisa berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun, baik dari LSM, partai politik, pejabat, dan juga saya sendiri,” kata Presiden joko Widodo di Jakarta, Sabtu.
“Saya sampaikan bahwa KPK dan Polri ini kedudukannya memang harus bahu membahu memberantas korupsi. Kita saja yang melihat secara intitusi, kedewasaan kita belum sampai ke sana, jadi menurut saya kita harus serukan pada KPK, pada Polri, untuk keduanya membuktikan bahwa keduanya bertindak benar,” lanjut Jokowi.
Jokowi juga mengimbau agar kedua institusi, KPK dan Polri saling bekerjasama, sebagai penegak hukum. Kerja sama tersebut menjadi jalan untuk menjaga kewibawaan institusi hukum RI.
“Institusi KPK dan Polri harus bersih. Kita sepakat, sehingga bisa menjaga kewibawaan hukum, semuanya harus menjadi cerminan itu, menjaga kewibawaan institusi sebagai penegak hukum. Terkait dengan proses hukum yang ada semua harus saling bekerja sama membuat semua itu terang benderang, terbuka, maka prosesnya harus transparan, tuntas,” tegas Jokowi.
Terkait dengan tanggapan Jokowi tersebut, putri Gus Dur, Yenny Wahid menyatakan, “Secara normatif presiden sudah mengeluarkan pernyataan yang benar. Namun, kita ingin presiden melakukan tindakan yang tegas lagi. Bukan pernyataan yang kita tunggu tapi juga tindakan.”
Senada dengan Yenny Wahid, tokoh pers, Agus Sudibyo menilai Jokowi harus dapat bertindak bijaksana dan otonom dalam segala situasi. “Jokowi harus membuktikan diri sebagai pemimpin yang sanggup bertindak bijaksana dan otonom meskipun sedang berada dalam tekanan dan dilema,” ujar Agus Sudibyo, Sabtu.
Dalam kesempatan khusus tersebut, ketika ditanya lebih lanjut terkait penentuan waktu penetapan status Budi Gunawan, Jokowi mengaku belum bisa mengungkapkan hal tersebut.