SOLOPOS.COM - Wardi Utomo berdiri di dekat patok as JJLS yang berada di samping rumahnya.
JJLS Gunungkidul, titik tengah yang melalui Dusun Bali bergeser 2,6 meter ke utara.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Titik tengah Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS) yang melalui Dusun Bali, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang bergeser dari titik tengah yang ditentukan pertama kali.
Ketua RT 01 RW06 Wardi Utomo mengatakan, setelah melihat pematokan yang dilakukan Kamis (22/1/2015), titik tengah yang baru bergeser ke utara. Menurutnya, titik tengah tersebut bergeser 2,6 meter dari titik semula.
“Rumah saya dan ibu saya kena semua. Habis,” ungkap dia kepada Harianjogja.com, Jumat (23/1/2015).
“Rumah saya dan ibu saya kena semua. Habis,” ungkap dia kepada Harianjogja.com, Jumat (23/1/2015).
Wardi menambahkan, jika lebih ke utara lagi, rumah warga yang kena tidak akan sebanyak saat ini. Menurutnya, saat ini ia dan 14 KK lainnya masih menunggu kepastian dari pemerintah mengenai besaraan jumlah ganti rugi yang akan diterima.
“Dari pematokan pertama hingga sekarang, kami merasa ditelantarkan,” ungkap dia.
“Tidak ada yang datang sama sekali. Karena rumah mereka tidak kena, makanya bisa tenang-tenang,” ungkap dia.
Warga lainnya Cipto Winarso mengatakan, rumah bagi warga bukan hanya tempat tinggal. Rumah merupakan warisan turun temurun dari leluhur. Rumah yang ditinggali saat ini, ungkap dia,memiliki banyak sejarah dan kenangan.
“Kalau mau pindah dan menjadi warga dusun atau desa lain itu tidak semudah orang di kota,” ujar dia.
Ia mengatakan warga tidak tahu harus pindah kemana nantinya. Ia juga mengatakan ia dan tetangga merasa tidak tenang setelah ada rencana pembanguan JJLS. Ia berharap, sosialisasi yang diberikan Rabu pekan depan di Balaidesa Girisekar, bisa memberikan kejelasan.
Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Ari Siswanto mengaku, ia telah menghubungi Kepala DPU Gunungkidul terkait persoalan yang ada di Girisekar. Menurutnya, JJLS merupakan program nasional yang pelaksanaannya dilakukan oleh DPU DIY.
“Katanya, untuk urusan teknik menjadi kewenangan DPU DIY sedangkan yang berhubungan dengan masyarakat menjadi urusan pemerintah kecamatan dan desa. Tapi, saya lihat tidak ada yang menenangkan warga,” ungkap dia.