SOLOPOS.COM - Din Syamsuddin. (Harian Jogja-Desi Suryanto)
KPK VS POLRI, MUI meminta Presiden segera meredam ketegangan politik di Indonesia.
Harianjogja.com, JOGJA-Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan meredamkan kegaduhan politik yang terjadi saat ini. Ia juga meminta semua pihak untuk menanggalkan ego masing-masing dan mengedepankan kepentingan rakyat.
“Perlu segera turun tangan presiden dan wakil dengan sikap kenegarawanannya segera untuk menghentikan semua ini,” kata Din Syamsudin seusai menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Jumat (23/1/2015)
Pascapenetapan calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, secara mengejutkan Jumat (23/1/2015) pagi Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan mentapkannya sebagai tersangka. Bambang disangka memobilisasi saksi palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah
Konstitusi pada 2010 lalu.
Menurut Din Syamsuddin penangkapan BW (Bambang Widjojanto) susah untuk tidak dimaknai sebagai aksi balas dendam. Demikian Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga menilai penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka gratifikasi susah untuk tidak dilihat adan nuansa dendam karena penetapan Budi Gunawan muncul disaat ‘injuri time’ calon tunggal Kapolri. Maka kondisi saat ini menurutnya menjadi tidak jernih.
Din Syamsuddin mengaku tidak dalam posisi membela siapa-siapa. Ia berharap penegakan hukum tidak dilakukan atas dasar dendam. Sebagai tokoh agama, Din Syamsuddin menyerukan moral agar menghentikan kegaduhan politik. Menurutnya sayang sekali momentum perbaikan bangsa di awal pemerintahan Jokowi terganggu denga kondisi kegaduhan politik.
Penyelesaian kondisi yang terjadi saat ini, lanjut Din, harus dimulai dari presiden dan wakil presiden karena menurutnya, kejadian tersebut juga kebetulan ada kaitannya dengan sikap presiden dalam pencalonan Kapolri. “Artinya ada tanggungjawab pula [dari presiden],” kata pria kelahiran Sumbawa Nusa Tenggara Timur 1958 lalu ini.