SOLOPOS.COM - Mantan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (JIBI/Solopos/Antara/Prasetyo Utomo)
KPK vs Polri belum menemui titik terang. Rakyat semakin geram kala Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno, menyebut pendukung KPK sebagai rakyat yang tidak jelas. Ia pun mengklarifikasi pernyataannya.
Solopos.com, JAKARTA – Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno terus mendapat kritik pedas dari masyarakat terkait pernyataannya yang kontroversial masalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri. Ia menyebut mereka yang mendukung KPK sebagai rakyat yang enggak jelas. Kontroversi semakin membesar, ia pun mengklarifikasi pernyataannya.
Tedjo mengatakan ada kesalahpahaman mengenai apa yang ia ucapkan. Ia mengaku sama sekali tak bermaksud menyebut rakyat enggak jelas. Ia hanya mencegah terjadinya bentrokan di masalah KPK vs Polri.
“?Jangan sampai ada gesekan Polri dan KPK. Semua harus diselesaikan sesuai aturan,” jelas Tedjo, Minggu (25/1/2015) sebagaimana diberitakan Detik.com terkait masalah KPK vs Polri.
“?Jangan sampai ada gesekan Polri dan KPK. Semua harus diselesaikan sesuai aturan,” jelas Tedjo, Minggu (25/1/2015) sebagaimana diberitakan Detik.com terkait masalah KPK vs Polri.
Dalam klarifikasi itu, Tedjo mengatakan kedua pimpinan telah setuju untuk patuh. Sehingga menurutnya sudah tak perlu lagi mengerahkan massa yang mengatasnamakan rakyat.
“Ini saya beri tahu yang benar. Di Istana Bogor Presiden sebagai Kepala Negara sudah memberi arahan kepada Wakapolri dan Ketua KPK agar menjernihkan suasana, jangan ada gesekan Polri dan KPK, selesaikan semua masalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selamatkan KPK dan Polri. Kedua pimpinan nyatakan akan patuh. Seharusnya tidak perlu lagi ada pengerahan massa yang mengatasnamakan rakyat,” ucap Tedjo.
“Rakyat yang mana, tidak jelas, karena ada juga yang menyatakan dukungan pada Polri. Menjaga jangan sampai para pendukung kedua institusi ini berbenturan. Kedua institusi ini harus bisa saling menghormati dalam melakukan prosedur hukum terhadap kasus hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujar Tedjo.
“Bersikaplah dewasa, dan lakukan cooling down. Kita hormati hukum yang ada. Presiden punya komitmen tinggi pada upaya memberantas korupsi,” lanjut Tedjo.
“Lembaga penegak hukum KPK, Polri dan Jaksa harus bersinergi, buka ruang komunikasi dan saling menghormati. Presiden sebagai Kepala Negara berkomitmen “Save KPK, Save Polri, Save NKRI.”
“Hadir dampingi Presiden (di Istana Bogor) Wapres, Menkopolhukam, Jaksa Agung, Ketua KPK, Wakapolri.”
“Pemerintah menghargai semua opini dan berharap media massa dan publik bisa bersikap proporsional. Ini adalah negara hukum, bukan negara opini.”
“Pemerintah akan selalu berpijak pada hukum. Di dalam negara demokrasi tidak ada satu lembaga pun yang merasa benar sendiri dan tidak bisa dikontrol maupun disentuh oleh hukum. Saya mengharapkan semua pihak membuang jauh-jauh ego sektoral untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Terima kasih,” tutup Tedjo mengklarifikasi pernyataannya terkait masalah KPK vs Polri.