SOLOPOS.COM - Rekaman CCTV kecelakaan maut jalan arteri Pondok Indah. (Courtesy Youtube)
Kecelakaan maut Pondok Indah melengkapi rentetan tragedi di jalan raya. Pemerintah dianggap belum serius mengurus keselamatan transportasi di jalan.
Solopos.com, JAKARTA — Christopher Daniel Sjarif merasakan dinginnya sel tahanan dalam usia muda. Dalam usia 23 tahun, aksinya telah menyebabkan hilangnya nyawa empat orang sebelum polisi menahan dan menetapkannya sebagai tersangka.
Selasa (20/1/2015) pukul 20.00 WIB, Mitsubhisi Outlander, yang dikendarainya menabrak enam sepeda motor dan dua mobil di Jl. Sultan Iskandarsyah, Pondok Indah, Kebayoran Lama. Polisi pun langsung meminta tes urine dan darah ke Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) karena diduga tersangka berada dalam pengaruh narkotika saat mengemudi.
Tabrakan Christopher mengingatkan publik pada kasus serupa seperti tabrakan Muhammad Rasyid Amirullah anak Hatta Rajasa yang menewaskan dua orang dan kasus AQJ yang menewaskan lima orang seketika. Demikian pula tabrakan maut oleh Afriyani yang menawaskan 9 orang di Tugu Tani, Jakarta Pusat. Perempuan tambun itu mengemudi dalam kondisi terpengaruh narkoba jenis sabu-sabu dan akhirnya meringkuk 15 tahun di penjara.
Tabrakan Christopher mengingatkan publik pada kasus serupa seperti tabrakan Muhammad Rasyid Amirullah anak Hatta Rajasa yang menewaskan dua orang dan kasus AQJ yang menewaskan lima orang seketika. Demikian pula tabrakan maut oleh Afriyani yang menawaskan 9 orang di Tugu Tani, Jakarta Pusat. Perempuan tambun itu mengemudi dalam kondisi terpengaruh narkoba jenis sabu-sabu dan akhirnya meringkuk 15 tahun di penjara.
Tidak ada yang salah jika lantas muncul anggapan jalan sebagai lokasi paling mengerikan. Minimnya kesadaran pengguna jalan atas keselamatan berkendara menyebabkan dirinya atau orang lain di dekatnya selangkah lebih dekat dengan kematian.
Di seluruh dunia, paling tidak tiga orang anak tewas setiap harinya lantaran kecelakaan lalu lintas pada 2013. Kematian yang diakibatkan kecelakaan di jalan berada di nomor ketiga terbesar setelah HIV/AIDS dan TBC.
Sementara pada 2012 kecelakaan mencapai 197.500 orang dengan 33.000 korban di antaranya adalah anak-anak. Sedangkan 2013 jumlah kecelakaan mencapai 167.000 korban. Dari jumlah itu, 8.358 korban adalah anak-anak di bawah 9 tahun.
Data ini didapat dari data yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Artinya jumlah ini masih lebih sedikit ketimbang total kecelakaan yang sebenarnya terjadi di jalan, mengingat tidak semua korban kecelakaan melapor ke kepolisian.
Pemerintah telah mengelurkan Inpres No. 4/2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, yang ditindak lanjuti Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan menyusun lima paket modul keselamatan jalan bagi anak-anak usia 3-5 tahun, 6-8 tahun, 9-12 tahun, 13-15 tahun, 16-19 tahun. Langkah ini sebagai kelanjutan dari program dekade aksi keselamatan di jalan raya yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono, mengatakan paling tidak pihaknya akan fokus pada tiga sektor untuk meningkatkan aspek keselamatan jalan. Pertama, peningkatan sarana dan pra sarana yang memenuhi standar keselamatan, kedua dengan mengeluarkan aturan keselamatan, ketiga, memenuhi kebutuhan SDM yang memahami sektor keselamatan dengan menggandeng pihak kepolisian.
Pada aspek peraturan, misalnya, pemerintah melalui surat edaran Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan setiap kegiatan pembangunan fisik jalan harus sesuai standar keselamatan yang disahkan Staf Ahli Bidang Keselamatan.
Menurutnya, isu keselamatan jalan merupakan kerja besar pemerintah selama ini. Pihaknya juga akan mengikutsertakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk ikut fokus pada membenahi aspek keselamatan transpotasi, khususnya yang menyangkut dengan keselamatan anak-anak di jalan.
Dengan menggandeng pelbagai instansi itu, diharapkan akan memberikan gerakan masyarakat yang lebih massif terhadap kesadaran keselamatan di jalan. “Kesadaran masyarakat pun sangat diperlukan.”
Pemerintah Belum Serius
Pengamat transportasi Sustainable Urban Transport Improvment Project (SUTIP) Ahmad Izzul Waro menilai, selama ini pemerintah belum memiliki niat serius untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini terlihat dari Undang-undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak menyebutkan instansi yang bertanggung jawab terhadap keselamatan jalan.
Akibatnya, Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kepolisian masih saling berjalan secara parsial untuk menekan angka kecelakaan. Belum lagi, penanganan korban paska kecelakaan oleh Kementerian Kesehatan yang belum optimal.
Melihat kenyataan itu, imbuhnya, semestinya Presiden Joko Widodo langsung menjadi koordinator dalam mendorong faktor keselamatan lalu lintas jalan. “Karena banyak upaya yang dilakukan secara parsial.”
Pada sisi lain, angkutan kota yang selama ini mengalami kecelakaan lebih disebabkan kualitas pengendara yang berlaku ugal-ugalan dan kondisi kendaraan yang sebenarnya tidak laik jalan. Jika ditarik lebih jauh, ini tentunya bermula dari patgulipat pada proses uji KIR yang dilakukan oknum pemerintah.
Namun demikian, kecelakaan yang terjadi pada angkutan umum tidak semata kesalahan pengendara, mengingat pengusaha angkutan bertanggung jawab terhadap pengawasan SDM angkutan. Sudah sepatutnya, operator kendaraan angkutan mematok standar kualitas yang cukup tinggi bagi SDM yang ditempatkan sebagai sopir kendaraan umum. “Harusnya ada konsekuensi yang didapat pengusaha, kenapa sopir tidak sesuai standar.”
Masyarakat dan pemerintah harus semakin peka terhadapa keselamatan dan waspada atas setiap kecelakaan di jalan, jika menginginkan tragedi Christopher tidak terulang lagi.