SOLOPOS.COM - Mantan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (JIBI/Solopos/Antara/Prasetyo Utomo)
KPK Vs Polri masih memanas. Menko Polhukam mengeluarkan pernyataan yang mengundang kritik.
Solopos.com, JAKARTA – Setelah melontarkan pernyataan yang menyebut KPK kekanak-kanakan dan memperkeruh suasana, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdjiatno terima sejumlah kritikan.
Setelah menyebut KPK kenakak-kanakan, Tedjo juga mengisyaratkan bahwa permerintah tidak akan menghentikan kasus yang melibatkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Ia juga menyebut bahwa massa yang datang ke Gedung KPK sebagai rakyat tidak jelas.
“Saya sudah katakan jangan tendensius. Saya katakan lakukan penegakan hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku. Selesai,” kata Tedjo di kutip dari Detik, Sabtu (24/1/2015).
“Saya sudah katakan jangan tendensius. Saya katakan lakukan penegakan hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku. Selesai,” kata Tedjo di kutip dari Detik, Sabtu (24/1/2015).
Berdasarkan pantauan Solopos.com dari situs Detik, kritik itu datang dari Direktur Advokasi Pukat UGM Oce Madril, Mantan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, Ketua DPP Pro Jokowi Budi Arie dan Putri Gus Dur Yenny Wahid.
Oce Madril menyebut Tedjo seorang yang tak menyukai KPK. Ia menilai Tedjo terlalu mudah melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak layak.
Menurutnya, masyarakat akan menilai Jokowi sebagai orang yang lemah dan tak berwibawa apabila seorang menteri terlalu banyak berbicara. Terlebih, pernyataan yang disampaikan Tedjo ini sering blunder.
“Yah, sepertinya Jokowi ini tidak punya kekuasaan sekarang. Jadi menterinya bisa bicara apapun bahkan bikin blunder,” tambah Oce Madril.
Mantan Menteri Penerangan pada era Presiden Suharto, Yunus Yosfiah juga turut mengomentari pernyataan Tedjo. Bukan perkara Abraham Samad membakar rakyat, menurutnya, penangkapan Bambang Widjojanto-lah yang membuat rakyat terbakar.
“Itu keliru KPK membakar rakyat. Peristiwa itu sendiri [penangkapan Bambang Widjojanto] yang menimbulkan simpatik pada masyarakat. Tulis besar-besar!” ujar Yunus.
Budi Arie, Ketua Umum DPP Projo menyesalkan penilaian Tedjo bahwa massa yang memenuhi gedung KPK sejak Jumat (23/1/2015) adalah rakyat yang tidak jelas. Budi menjelaskan, mereka yang datang ke KPK adalah aktivis antikorupsi dan pembela hak asasi manusia yang mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014 lalu.
“Pernyataan Menko Polhukam justru berpotensi memancing gesekan. Itu pendapat beliau pribadi, tidak mencerminkan sikap pemerintah. Para pembantu presiden jangan punya agenda dan manuver sendiri,” ungkap Budi yang juga kader PDIP.
Kritikan juga datang dari putrid Presiden Gus Dur Yenny Wahid. Yenny menyebut Tedjo harus lebih arif dalam menjaga wibawa presiden. Ia menyesalkan pernyataan-pernyataan blunder yang berakibat jelek terhadap presiden,
“Pernyataan itu sama saja membuat lembaga kepresidenan atau pemerintahan ini tidak pro dalam pemberantasan korupsi. Beliau [Tedjo] harus sadar, gerakan masyarakat ini spontan. Jangan lah menuding macam-macam,” ujar Yenny.