SOLOPOS.COM - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan 'SAVE KPK' di Jakarta, Jumat (23/1/2015). Mereka menuntut Mabes Polri membebaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditangkap pihak kepolisian. (Rahmatullah/JIBI/Bisnis)
KPK vs Polri membuat publik geram. Ketua Migran Care menyebut Jokowi tak lebih tegas dari Ketua RT dalam menyikapi kasus penangkapan BW.
Solopos.com, JAKARTA – Reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto kembali memperoleh sorotan tajam
Ketua Migran Care, Anis Hidayah, dalam pernyataannya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2015), menyebut sikap Jokowi tak lebih baik dari seorang Ketua Rukun Tetangga (RT).
“Pernyataan Jokowi tidak mencerminkan seorang kepala negara yang berpihak terhadap upaya pemberantasan korupsi. Pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari seorang Ketua Rukun Tetangga,” kecam Anis dalam pernyataan persnya yang juga tersebar di situs jejaring sosial, Youtube, Sabtu (24/1/2015).
Anis secara gambling mengungkap Jokowi saat ini tengah tersandera kepentingan elit. Dia menyayangkan ketegasan Jokowi justru tak terlihat ketika berhadapan dengan pengaruh partai.
“Jokowi seharusnya berani memerintahkan Wakapolri untuk membebaskan Bambang Widjojanto, bukan justru membiarkan proses kriminalisasi berjalan terus,” ujar Anis.
Presiden Jokowi memang tampak bergerak cepat dengan memanggil pimpinan KPK dan Polri, di antaranya Abraham Samad dan Komjen Pol. Badrodin Haiti, ke Istana Bogor hari ini. Namun dari pertemuan dengan keduanya, Jokowi hanya mengeluarkan sekelumit pernyataan.
“Saya sampaikan kepada Ketua KPK dan pejabat Kapolri [Wakapolri], seagai kepala negara, saya minta, memastikan proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai perundang-undangan yang ada. Saya minta sebagai kepala negara agar instusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Jokowi, Jumat (23/1/2015) sore, yang ditayangkan sejumlah stasiun televisi nasional.