SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Bambang Widjojanto ditangkap dan menguatkan kesan perseteruan antara KPK vs Polri. Presiden Jokowi dinilai melakukan pembiaran.
Solopos.com, JAKARTA — Setara Institute, lembaga masyarakat yang fokus mengawal konstitusi, menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mampu menyelesaikan ketegangan baru yang muncul antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, mengatakan Jokowi sama sekali tidak menunjukkan kepemimpinan sebagai seorang presiden dalam menyikapi ketegangan pasca penangkapan Bambang Widjojanto. Padahal, Jokowi sebagai presiden mempunyai kuasa penuh atas dua institusi itu.
“Dalam pernyataanya yang menghimbau agar masyarakat tidak terbawa oleh gesekan kedua institusi itu, Jokowi tampak sengaja melakukan pembiaran kedua institusi penegak hukum itu berseteru,” katanya dalam siaran pers, Jumat (23/1/2015).
Penyebab pembiaran itu, menurutnya, disebabkan oleh dua kemungkinan, antara lain tekanan partai politik pengusung Jokowi, yaitu PDIP dan Partai Nasdem. “Selain itu, bisa jadi karena Jokowi sengaja berpolitik dengan memainkan politik dua kaki.”
Dalam hal ini, paparnya, sisi Jokowi patuh pada partai pengusung. Di sisi lain, justru ketegangan ini sebagai cara Jokowi menghindar dari tekanan politik. Dampak dari pembiaran itu, justru semakin menguatkan keresahan masyarakat atas ketidakpercayaan kepada penegak hukum yang semakin meluas. “Pola kepemimpinan sebagaimana diperagakan Jokowi jelas mengorbankan institusi Polri juga KPK.”
Masyarakat, katanya, sangat mahfum penangkapan Bambang Widjojanto adalah serangan balik Mabes Polri secara institusional atas penetapan calon tunggal kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka. Saat ini, paparnya, Budi telah berhasil menyeret institusi Polri untuk menjadi perisai atas kasus hukum yang dialaminya.
“Meskipun cara penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK juga banyak disesalkan sejumlah pihak, akan tetapi cara Polri menyikapinya justru kontraproduktif.”