SOLOPOS.COM - Indroyono Soesilo (Bisnis.com)
Hukuman mati yang dilaksanakan terhadap enam terpidana kasus narkoba menuai protes dari Belanda dan Brasil. Namun demikian, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo memastikan kerja sama dengan Belanda tetap berlanjut.
Solopos.com, JAKARTA – Duta besar Belanda ditarik dari Indonesia setelah pelaksanaan hukuman mati terpidana kasus narkoba asal Belanda, Ang Kim Soe. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo memastikan kerja sama dengan Belanda tetap berlanjut.
Kerja sama dimaksud yakni dalam proyek pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatra Utara. Indroyono dalam seminar pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Jakarta, Rabu (21/1/2015), mengatakan investor Belanda yang bekerja sama adalah Port of Rotterdam International.
“Meskipun ada masalah kemarin soal Duta Besar Belanda yang ditarik, tapi kerja sama dengan Indonesia akan tetap berjalan,” katanya.
Pemerintah sebelumnya memastikan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, yang menjadi salah satu inti konsep tol laut, siap dibangun melalui skema kerja sama rancang bangun antara PT Pelindo I dan Port Of Rotterdam Belanda.
Pelabuhan yang nantinya dibangun dengan dana awal sebesar US$400 juta itu akan mendukung operasionalisasi Pelabuhan Belawan-Medan dan mengintegrasikannya dengan Kawasan Industri di Sei Mangkei, Sumatra Utara.
Nantinya, kawasan Industri Sei Mangkei akan berkonsentrasi pada produk produk olahan kepala sawit sehingga mampu memberikan suplai muatan kargo untuk Pelabuhan Kuala Tanjung.
“Guna memperkuat sarana pelabuhan dan kawasan industri ini, maka jalan tol Belawan-Medan segera diperpanjang menjadi jalan tol Medan-Belawan-Kuala Tanjung-Sei Mangkei,” ujar Indroyono.
Selain itu, sumber daya listrik juga segera ditingkatkan dengan pembangunan tambahan pembangkit listrik di Asahan. Dengan demikian, Pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan siap beroperasi pada awal 2018 nanti.
Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung menurut Indroyono, merupakan realisasi konsep tol laut sesuai visi Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam rangka meningkatkan konektivitas antarpulau dan memperkuat sistem logistik nasional.