SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Pendidikan Boyolali di bawah kepemimpinan Bupati Seno Samodro dinilai memprihatinkan, khususnya dari segi kualitas.
Solopos.com, BOYOLALI — Forum Komunikasi Guru Boyolali (FKGB) mengaku prihatin dengan kualitas pendidikan di era kepemimpinan Bupati Boyolali, Seno Samodro.
Sekjen FKGB, Isna Agustiyana, menilai pendidikan di Boyolali menjelang lima tahun terakhir tidak ada kemajuan signifikan. Parameternya, hasil ujian nasional yang merupakan gabungan dua proses yang ujian akhir sekolah (UAS) dan ujian nasional (UN) menunjukkan angka yang memprihatinkan.
“Dari data yang saya peroleh dari hasil koreksi Badan Standarisasi Nasional (BSN), nilai UN di Boyolali hanya 3, dan nilai UAS 9. Perbedaan dua nilai ini sangat jauh,” kata Isna, saat ditemui Solopos.com, akhir pekan lalu.
Padahal, menurut dia, selama hampir lima tahun terakhir, Bupati Seno Samodro telah mengusung program mutasi besar-besaran yang salah satu alasannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. “Kenyataannya, hasil kelulusan siswa hanya sebuah rekayasa.”
Isna yang juga merupakan seorang pensiunan guru mengatakan saat ini kinerja guru masih terus dihantui ancaman mutasi yang tidak kontekstual. Keresahan ini bahkan juga dirasakan guru-guru tingkat dasar. Menurutnya, banyak kejadian guru sakit, guru meninggal dunia, guru stres akibat mutasi.
“Belum lagi kalau guru-guru itu dihadapkan dengan pidato kakak bupati Seno Kusumoharjo yang sering mengaku sebagai tokoh pendidikan. Guru-guru ini merasa takut,” ujar dia.
FKGB berharap kepemimpinan Boyolali lima tahun mendatang bisa dipegang orang yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan dunia pendidikan di Boyolali. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Boyolali, Abdul Rahman, menerima kritik yang disampaikan FKGB. Menurutnya kritik merupakan hal positif untuk membangun kinerja Disdikpora Boyolali.
“Namun, dari kritik itu kami juga punya fakta dan data kinerja kita bisa selalu kami evaluasi. Saya kira kinerja dunia pendidikan di Boyolali lebih menunjukkan progres. Ini juga tidak lepas dari peran dan kebijakan Bupati di sektor pendidikan,” kata Abdul Rahman.
Yang menjadi pekerjaan rumah (PR) saat ini, kata Abdul Rahman, adalah meningkatkan semangat guru dengan sertifikat profesional agar benar-benar bisa menjadi contoh bagi guru yang lain. Target kualitas guru profesional, diakuinya, belum bisa tercapai maksimal.
Dia berharap FKGB bisa berkolaborasi dengan Disdikpora dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk memantau kinerja dan kualitas pendidikan. Saat disinggung banyaknya guru yang kinerjanya buruk karena selalu takut dengan ancaman mutasi, Abdul Rahman, menyebutkan bahwa Disdikpora tetap memperhatikan perlindungan hak guru. “Jadi yang seperti itu [guru takut ancaman mutasi] tidak ada.”