SOLOPOS.COM - Komisioner Kompolnas, M. Nasser. (JIBI/Solopos/Antara)
Polemik Kapolri baru masih hangat dibicarakan meski Presiden Joko Widodo telah menunda pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Solopos.com, JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengeluhkan fungsi dan kinerja dari komisi tersebut sering dianggap remeh oleh lembaga atau instansi lainnya dalam melaksanakan tugas.
“Kami merasa kurang dianggap, kami sering tidak mendapat suplai informasi dari lembaga-lembaga terkait, terutama KPK dan PPATK [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan],” kata Komisioner Kompolnas, M. Nasser, seusai mendatangi acara diskusi terkait polemik calon Kapolri di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).
Anggapan tersebut berdasarkan banyaknya arahan yang menyudutkan Kompolnas karena memberi masukan calon Kepala Polri kepada presiden. Padahal calon tersebut yakni Komjen Pol Budi Gunawan masih bermasalah dengan hukum, bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Bagaimana kami bisa menyelidiki secara maksimal, jika data yang seharusnya kami terima tidak dikirim kepada Kompolnas, ini sudah tidak ada koordinasi, wajar jika kami tidak mengetahui rekeningnya bermasalah,” keluhnya.
Tanggapan itu muncul setelah pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Tjipta Lesmana berpendapat Kompolnas berusaha menjebak Presiden Joko Widodo dengan mencalonkan Budi Gunawan yang terindikasi tersangka korupsi.
“Kompolnas ikut berdosa, kemungkinan itu untuk menjebak presiden,” ujar Tjipta Lesmana.
Tjipta merasa banyak dari staf-staf Presiden Joko Widodo ingin membohonginya, karena masih banyaknya oknum yang mendukung presiden melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“Sudah tercium banyak muatan politik, jangan-jangan itu adalah calon titipan? Karena Budi juga pernah diajukan menjadi calon menteri tapi dicoret, kenapa bisa muncul lagi? Aneh,” kata Tjipta kepada wartawan seusai diskusi.