KAPOLRI BARU : Jokowi Tegaskan Hanya Menunda Budi Gunawan, Tidak Membatalkan!

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), karena telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, mengatakan dirinya telah menandatangani dua Keputusan Presiden (Kepres) terkait posisi Kapolri. Kepres pertama, Presiden memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri, dan menugaskan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.

“Kepres kedua tentang penugasan Komjen Pol Badrodin Haiti yang menjabat sebagai Wakapolri, untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kapolri,” katanya di Istana Merdeka, Jumat (16/1/2015).

Joko Widodo menuturkan pemerintah hanya menunda pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan, bukan membatalkan pencalonannya sebagai Kapolri. Pasalnya, rapat paripurna DPR telah menyetujui usulan pemerintah yang mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.

Jenderal Pol Sutarman, mengatakan dirinya trlah menyerahkan seluruh tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kapolri kepada Komjen Pol Badrodin Haiti setelah Presiden menandatangani Kepres.

“Mulai saat ini saya melaksanakan keputusan Presiden untuk menyerahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada Wakapolri untuk melaksanakan tugas Kapolri,” ujarnya.

Jenderal Pol Sutarman menuturkan dirinya selama ini menunggu Kepres, karena Polri merupakan pengguna anggaran dan pelaksana seluruh kegiatan lembaga Kepolisian.

Dia pun menegaskan saat ini seluruh kegiatan pembinaan dan operasional Polri berada di bawah kendali Wakapolri.

Komjen Pol Badrodin Haiti, Wakapolri, mengatakan dirinya siap melaksanakan tugas Kapolri, karena tidak boleh ada kekosongan posisi pimpinan di institusi penegak hukum itu. Selama ini, Wakapolri sebenarnya memang bertugas untuk melaksanakan tugas Kapolri apabila Kapolri berhalangan.

“Saya mengajak seluruh jajaran Polri dan masyarakat untuk membantu kami melaksanakan tugas Kepolisian sebaik-baiknya,” ucapnya.

Sementara itu Tedjo Edhy Purdijanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengatakan

Keputusan Presiden Joko Widodo terkait pemcalonan Kapolri merupakan jalan terbaik yang dapat diambil pemerintah. Pasalnya, pemerintah harus menghormati oroses hukum yang dijalankan KPK, dan proses politik yang sudah berlangsung di DPR RI.

Dia juga memastikan keputusan tersebut juga tidak akan memicu konflik di internal Polri. “Keputusan Presiden itu kan menunjukkan kebesaran hati Pak Sutarman sebagai Kapolri untuk menghormati dan melaksanakan perintah Presiden, dan menunjukkan kalau pemerintah menghormati semua proses yang berlangsung,” katanya.

Menurutnya, penugasan Komjen Pol Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas Kapolri dilakukan sampai pemerintah merasa cukup dan perlu mengangkat Kapolri. Dia juga memastikan pemerintah tidak akan menunggu proses hukum yang berjalan di KPK jntuk mengambil kebijakan terkait Komjen Pol Budi Gunawan.

Seperti diketahui, pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri menuai kritik dari masyarakat, karena statusnya sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rapat paripurna DPR RI justru menyetujui usulan pemerintah tersebut.

Dengan begitu, pemerintah tinggal melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman yang batu akan pensiun pada Oktober tahun ini.