SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Penolakan Budi Gunawan sebagai Kapolri dilakukan relawan Jokowi di Jogjakarta. Pengangkatan Budi dianggap bakal merongrong kewibawaan pemerintah.
Harianjogja.com, JOGJA–Sukarelawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Jaringan Kerja Relawan Jokowi (Jangkar-Jokowi) mendesak Presiden mencabut pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jangkar-Jokowi mengancam bakal turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Protes Jangkar-Jokowi dilakukan para sukarelawan dengan menggelar ruwatan di depan Istana Gedung Agung Jogja, Jumat (16/1/2015). “Pencalonan Saudara Budi Gunawan sebagai Kapolri akan membawa akibat buruk pemerintah ke depannya,” kata Rendra Setiawan, seusai menggelar ruwatan.
Rendra menyatakan, para relawan masih percaya dengan komitmen Jokowi yang memiliki hati nurani dalam setiap mengambil kebijakan. Hanya saja, kata dia, banyak orang-orang sekitar istana yang memiliki kepentingan pribadi ingin merongrong Jokowi.
Rendra mengaku, Jangkar-Jokowi sejak awal mendukung Jokowi-JK adalah bentuk sikap masyarakat sipil yang kritis, mendambakan perubahan yang revolutif. Setelah suksesi pilpres, pihaknya tidak mengambil sikap oposisi dan tidak juga menjadi bagian dari kekuasaan, tidak mendapatkan apa pun. Namun, Rendra melanjutkan, sikap politik Jangkar-Jokowi sejalan dengan dinamika dan proses politik yang terjadi.
Sementara prosesi ruwatan yang berlangsung lebih kurang 45 menit itu dipimpin oleh Mbah Walji dari Kawulo Ngayogyakarto dan Ki Demang Wangsahudin dari Sunda Wiwitan. Setelah menggelar doa-doa, pintu gerbang Istana Gedung Agung ditaburi ubo rampe dan disirami air dari kendi hasil pembacaan doa rajah kolocokro. “Kami ingin Jokowi bersih. Hati jernih ambil keputusan terbaik,” imbuh Mbah Walji.
Dalam kesempatan yang sama, depan Istana Gedung Agung sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Untuk Udin (K@mu) dan Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) pun menggelar aksi rutin 16an. Penetapan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK, merupakan momentum bagi Presiden agar lebih jeli dalam memilih calon Kapolri.