SOLOPOS.COM - Komjen Pol Budi Gunawan (Wikipedia)
Kapolri baru perlu menunggu waktu. Budi Gunawan yang dijagokan Presiden Jokowi sebagai kapolri baru kini jadi tersangka tindak pidana korupsi.
Solopos.con, SOLO — Komjen Pol Budi Gunawan yang dijagokan Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri Baru, Selasa (13/1/2015), ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji.
“Kami ingin menyampaikan progress report dari sebuah kasus pernyelidikan, yaitu kasus transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar,” kata Ketua KPK Abraham Samad saat membuka penjelasan di hadapan pers, Selasa (13/1/2015), sebagaimana disiarkan sejumlah stasiun televisi.
Setelah cukup lama melakukan penyelidikan, Samad mengklaim telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menyeret Budi Gunawan sebagai tersangka. “Berdasarkan penyelidikan yang cukup lama, pada akhirnya KPK menemukan peristiwa pidana untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan,” tegasnya.
Kasus yang menjerat Budi Gunawan itu terkait dengan penerimaan hadiah atau janji saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri serta jabatan lain di lingkungan lembaga itu. KPK, tegas Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menimpali bahwa soal pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri baru bukan merupakan bagian tugas KPK.
Seperti kerap diberitakan Solopos.com, nama Budi Gunawan menjadi calon tunggal yang diajukan kepada DPR oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Begitu nama Budi Gunawan disebut-sebut tengah digadang-gadang mantan Wali Kota Solo itu sebagai pengganti Kapolri asal Sukoharjo yang kini menjabat, beredar reaksi publik yang mempersoalkan dugaan korupsi yang kemungkinan menjeratnya.
Nyatanya, Jokowi bersikukuh mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri baru. Ia bahkan tak mengikutsertakan KPK ataupun PPATK untuk mengecek track record calon Kapolri itu. Padahal untuk urusan memilih menteri Kabinet Kerja, Jokowi selalu mengikutsertakan peran kedua institusi itu.