SOLOPOS.COM - Komjen Pol Budi Gunawan (Wikipedia)
Kapolri baru akan telah ditunjuk Presiden. Namun sebelum disahkan, DPR akan melakukan fit and proper test.
Solopos.com, JAKARTA — Komisi III DPR bakal meminta kejelasan terkait berbagai persoalan terkait kepolisian kepada calon tunggal Kapolri, Komjen Pol. Budi Gunawan, dalam uji kelayakan.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Asrul Sani, mengatakan yang akan ditanyakan salah satunya soal catatan Komnas HAM yang menempatkan Polri sebagai terlapor terbanyak. “Laporan itu, institusi kepolisian paling sering [terindikasi pelanggaran HAM],” katanya ketika dihubungi Bisnis/JIBI di Jakarta, Senin (12/1).
“Nanti tanggal 19 [Januari] akan kita tanyakan.” Selain itu, Dia menuturkan Komisi III juga akan meminta penjelasan soal reformasi birokrasi di tubuh Polri.
“Soal proses penyidikan, saksi pelapor itu harus transparan,” katanya. Menurut dia hal tersebut harus diketahui publik dengan mudah.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri secara mendadak. Padahal, dalam aturan di Polri dijelaskan bahwa Jenderal Pol Sutarman baru akan memasuki masa pensiunnya pada Oktober 2015 nanti.
Penegasan tersebut disampaikan Badan Pekerja ICW, Emerson Yunto, di Jakarta, Sabtu (10/1/2014). “Apa alasan Presiden terburu-buru menentukan Kapolri, padahal yang lama baru pensiun Oktober 2015 nanti,” tuturnya.
Selain itu, ICW mendesak Presiden Jokowi mengungkapkan alasan tidak dilibatkannya KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak calon tunggal kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan yang ditunjuk secara aklamasi oleh Presiden Jokowi. “Pemilihan calon menteri saja melibatkan KPK dan PPATK,” tukas Emerson.