SOLOPOS.COM - Ilustrasi (yustisi.com)
Kebakaran Boyolali kali ini terjadi di kompleks perkantoran Pemkab. Penyebabnya, meteran listrik terbakar saat pegawai sedang bekerja.
Solopos.com, BOYOLALI — Pegawai di lingkungan Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali geger setelah bargainser atau meteran listrik di kantor tersebut terbakar, Selasa (6/1/2014) sekitar pukul 08.30 WIB.
Dugaan sementara, meteran listrik terbakar karena hubungan arus pendek atau korsleting. Puluhan pegawai panik dan berlarian ke luar gedung karena kebakaran pada meteran listrik itu menimbulkan kepulan asap hebat. Bahkan dua unit mobil pemadam kebakaran disiagakan di sekitar Gedung DPPKAD Boyolali.
Kebakaran meteran listrik tidak menimbulkan kerusakan gedung. Namun akibat kejadian tersebut pelayanan di Kantor DPPKAD terganggu karena seluruh jaringan listrik di kantor tersebut mati.
“Tadi tiba-tiba tercium bau seperti plastik atau roda terbakar dari pintu selatan. Selain itu juga ada suara percikan atau letusan-letusan kecil. Ternyata meterannya terbakar,” kata Kasubbag Umum DPPKAD Boyolali, Irawan Agung Purnomo, saat ditemui di lokasi, kemarin.
Melihat meteran listrik terbakar, beberapa pegawai langsung mengambil alat pemadam kebakaran ringan (APAR) dan sebagian menghubungi petugas damkar dan PLN. “Kami punya delapan APAR, tapi tadi [kemarin] hanya mengeluarkan tujuh APAR. Kemudian petugas damkar dan PLN datang membantu menangani kobakaran api.”
Aparat dari Polsek Mojosongo juga berjaga di lokasi kejadian. Petugas PLN langsung mematikan jaringan listrik agar percikan api tidak merembet ke bagian gedung yang lain. Dari informasi yang dihimpun Espos, di Kantor DPPKAD yang berlokasi di Komplek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali di Kemiri, Mojosongo, hanya ada satu bargainser berkapasitas 33.000 watt.
“Satu jaringan diputus, semua listrik di seluruh bagian kantor otomatis padam. Saat ini bargainsernya dibawa petugas PLN,” imbuh Irawan.
Kabid Pendapatan DPPKAD, Agus Setiawan, mengatakan akibat kebakaran meteran listrik itu, semua pelayanan yang berhubungan dengan entry data dan pelayanan keuangan terganggu. “Semua layanan offline. Pelayanan pajak daerah, pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak tanah atas tanah dan bangunan (BPHTB) kami layani secara manual,” kata Agus. DPPKAD tidak berani memakai genset karena genset yang tersedia kapasitasnya kecil.