SOLOPOS.COM - Beberapa anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PDI Perjuangan terlihat berbincang-bincang di ruang Rapat Paripurna. Gara-gara tak memenuhi quorum maka rapat pembentuk alkap Dewan dibatalkan, Senin (3/11/2014). (JIBI/Harian Jogja/David Kurniawan)
DPRD Gunungkidul mencatat kinerja mereka pada tahun 2014 menjadi yang terburuk dalam lima tahun terkahir
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Kinerja anggota DPRD Gunungkidul di 2014 merupakan yang terburuk dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pemilihan legislatif dan molornya pembentukan alat kelengkapan menjadi pemicu menurunnya peraturan yang dihasilkan.
Berdasarkan data Sekretariat DPRD Gunungkidul, tahun lalu menetapkan 23 program legislasi daerah yang disepakati bersama. Hanya, dari jumlah tersebut baru menghasilkan delapan peraturan daerah.
Dari sisi pencapaian, tahun lalu merupakan pencapaian yang paling minim sejak 2010 lalu. Jumlah tersebut hanya lebih baik dua tingkat, bila dibandingkan dengan hasil perda di 2009, karena saat itu ada enam peraturan yang disahkan.
Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Marsiyono menilai ada dua faktor yang membuat kinerja dewan mengalami penurunan. Pertama, 2014 meruapakan tahun politik sehingga banyak anggota yang mengalihkan perhatian untuk fokus agar terpilih untuk periode lima tahun ke depan.
“Meski banyak turun ke masyarakat, itu juga tidak menyalahi aturan. Sebab, fungsi dewan tidak hanya pada pengawasan dan legislasi, karena juga ada penyerapan aspirasi ke warga,” kata Marsiyono kepada Harian Jogja, di akhir pekan lalu.
Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kinerja dewan adalah dinamika dalam pembentukan alkap. Marsiyono pun mengakui, pembentukan tersebut memakan waktu hingga waktu empat bulan, sehingga menguras tenaga dan pikiran. Sementara, tanpa adanya alat itu maka fungsi dewan tak bekerja dengan maksimal.
“Mau tidak mau selama kurun waktu itu hanya fokus untuk pembentukan. Kami baru bisa bekerja di pertengahan November lalu, sedang waktu yang tersisa belum bisa untuk menyelesaikan seluruh rancangan,” ungkapnya.