SOLOPOS.COM - Ilustrasi tenaga honorer K2 (Dok/JIBI/Solopos)
Nasib tenaga honorer di Bantul sebanyak 700 orang yang tidak lolos seleksi CPNS akan diverifikasi.
Harianjogja.com, BANTUL- Data 700 lebih pegawai honorer kategori (K2) yang tidak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan diverifikasi kebenarannya.
Pemeriksaan terhadap kebenaran data honorer dilakukan menyusul adanya informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai tindaklanjut status honorer K2.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul Broto Supriyanto mengatakan, verifikasi itu diperlukan agar di kemudian hari tidak terjadi lagi konflik terkait kevalidan data K2 seperti yang belakangan terjadi. Pemeriksaan akan dilakukan oleh Inspektorat Bantul.
Seperti diketahui, sebanyak 62 dari total 500 lebih honorer yang lolos seleksi CPNS pada 2013 lalu ternyata bukan honorer K2. Mereka terbukti memanipulasi data tahun pengangkatan mereka sebagai pegawai honorer agar dianggap masuk kategori 2 sebagai syarat seleksi CPNS. Akibatnya, pengaduan ihwal manipulasi data bergulir dan memaksa Pemkab memeriksa ulang data peserta seleksi CPNS tersebut.
“Untuk masalah honorer K2 yang 500 lebih itu kan sudah beres karena sudah diverifikasi, sekarang sisanya 700 lebih yang tidak lolos CPNS ini harus diverifikasi terlebih dahulu agar nanti enggak ramai lagi masalahnya,” ujar Broto Suprianto belum lama ini.
Sebab kata dia, data ratusan honorer yang tidal lolos seleksi CPNS itu akan diserahkan ke pemerintah pusat. Tahun ini pemerintah pusat akan memutuskan apakah ratusan honorer yang bekerja sebelum 2005 itu bakal diangkat menjadi CPNS atau menjadi tenaga kontrak yang digaji oleh APBN atau APBD.
“Pemerintah pusat cuma bilang mau membuat kebijakan terkait nasib mereka, tapi mau diapakan enggak tahu,” paparnya lagi.
Broto Supriyanto juga mengancam akan memberi sanksi bagi honorer yang masih melakukan manipulasi data, bila suatu hari ada seleksi CPNS seperti pada 2013. Termasuk sanksi bagi pihak-pihak yang ikut bekerjasama memuluskan manipulasi data. “Yang sekarang memang belum ada sanksi, meski yang terlibat memanipulasi data tahun pengangkatan itu yakin saya, juga termasuk atasannya misalnya kepala sekolah. Ke depan jangan coba-coba nanti kami kasi sanksi. Pokoknya mulailah semuanya dengan kejujuran,” imbuhnya.
Terpisah, pegiat Forum Peduli Pendidikan Bantul Zahrowi mengatakan, masyarakat harus mengawasi proses verifikasi yang dilakukan Pemkab Bantul.
“Jangan sampai verifikasi ini juga sarat kecurangan, honorer yang tidak masuk K2 tapi diikutsertakan,” paparnya.