Jogja
Minggu, 28 Desember 2014 - 20:20 WIB

Rieke Puji Perkembangan Gunungkidul

Redaksi Solopos.com  /  Mediani Dyah Natalia  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Rieke Diah Pitaloka saat memberikan sambutan dalam audiensi dengan ratusan tenaga honorer dan tenaga lepas di Ruang Rapat DPRD Gunungkidul , Jumat (26/12/2014). (JIBI/Harian Jogja/David Kurniawan)

Rieke Diah Pitaloka, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memuji perkembangan yang terjadi di Gunungkidul.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai Kabupaten Gunungkidul bukan lagi termasuk daerah yang tertinggal. Dia pun tak segan-segan memberikan pujian, terutama keberhasilan dalam mengelola sektor pariwisata

Advertisement

“Harusnya saya bisa datang tepat waktu. Tapi, berhubung banyak orang yang akan berwisata maka jalur ke sini menjadi padat, sehingga saya terlambat,” kata Rieke saat melakukan audiensi dengan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Ruang Rapat Paripurna DPRD Gunungkidul, Jumat (26/12/2014) malam.

Dia berkata, Gunungkidul saat ini telah berkembang pesat. Stigma sebagai daerah yang tandus dan kering perahan-lahan bisa ditinggalkan. Meski demikian, masih banyak catatan yang harus dibenahi, terutama untuk menyejahterakan rakyat.

“Harus saling bersinergi dan saling menguatkan. Artinya, saat masyarakatnya kuat maka wilayahnya juga akan ikut kuat,” ungkapnya.

Advertisement

Rieke mengakui, kunjungannya ke Gunungkidul merupakan agenda dadakan. Sebab, tujuan semula hanya melakukan audiensi di Kulonprogo dan Bantul.

“Tidak masalah, kerja saya tidak seperti anggota DPRD. Meski ini juga bukan daerah pemilihan saya, namun sebagai anggota DPR sudah seharusnya untuk ikut memperjuangkan,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Kunjungan ini, kata Rieke, memberikan banyak manfaat, terutama untuk melihat bagaimana kondisi riil tenaga lepas atau pekerja kontrak di daerah. Dia pun berjanji untuk berusaha memperjuangkan nasib guru tenaga honorer dan pekerja tidak tetap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Advertisement

“Adanya moratorium memang untuk efisiensi anggaran. Tapi, jangan salah, penerapannya juga harus melihat situsasi dan kondisi di daerah,” bebernya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif