SOLOPOS.COM - Penenggelaman kapal nelayan asing, Jumat (5/12/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Immanuel Antonius)
Penertiban nelayan asing yang dicanangkan Menteri Susi Pudjiastuti ternyata tak sepenuhnya didukung seluruh kementerian di kabinet Jokowi-JK.
Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada beberapa kementerian dan institusi yang tidak mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menindak pelanggaran di laut. Salah satunya tindakan terhadap illegal fishing dan masuknya nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua KPK Abraham Samad usai melakukan koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di Gedung KPK Jakarta, Rabu (24/12/2014).
“Bahwa ternyata Kementerian Kelautan dan Perikanan punya konsentrasi kuat untuk menegakan pelanggaran, tapi sayangnya dari hasil pengamatan KPK ada beberapa, misalnya kementerian atau institusi, yang tidak memberikan ruang atau dukungan kuat terhadap konsentrasi untuk menyelamatkan laut dan perikanan kita,” tuturnya.
Karena itu, Abraham Samad mendesak aparat penegak hukum baik Polri maupun TNI untuk terus bersama-sama Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyelamatan terhadap sumber daya alam di perairan Indonesia. Sumber daya itu, khususnya ikan, sering dicuri negara tetangga Indonesia.
“Konkretnya, pihak-pihak terkait TNI dan kepolisian harus memberikan dukungan kuat, memberikan support kuat kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk segera konsentrasi menyelamatkan laut kita dan perikanan kita. Termasuk yang berkaitan dengan hari-hari belakangan, kita tahu ada konsentrasi kementerian kelautan untuk mengeksekusi terhadap kapal-kapal illegal fishing, kapal-kapal asing,” tutup Abraham Samad.