SOLOPOS.COM - Ilustrasi menghitung uang. (JIBI/Solopos/Dok.)
Harianjogja.com, BANTUL- Diduga, dana honorer pendamping program kurikulum pendidikan 2013 di Kabupaten Bantul sempat disunat. Setidaknya pemotongan mencapai Rp600.000 per orang.
Dugaan tindak korupsi itu diungkapkan seorang pendamping kurikulum 2013 yang meminta identitasnya dirahasiakan. Menurut sumber itu, agar pelaksanaan kurikulum 2013 tepat sasaran, pemerintah pusat menginstruksikan adanya mengangkat pendamping. Mereka diambil dari anggota Musyawarah Guruh Mata Pelajaran (MGMP).
Di Bantul, ada sebanyak 40 orang pendamping kurikulum yang dibagi menjadi dua tim atau cluster masing-masing 20 orang, mereka mengawasi sebanyak 40 sekolah. Cluster pertama dipusatkan atau dikoordinir SMA Negeri 1 Jetis, sedangkan cluster kedua dipusatkan di SMA Negeri 1 Bantul. Sesuai instruksi pemerintah pusat, masing-masing pendamping kurikulum memperoleh honor sebesar Rp1,890 juta untuk masa kerja mereka sekitar dua bulan, dari November hingga Desember.
“Hitung-hitungannya satu pendamping mendapat honor Rp270.000 per sekolah, satu orang mengawasi per mata pelajaran di tujuh sekolah, jadi totalnya Rp1.890.000 yang diterima masing-masing pendamping. Saya tahu aturan pusat itu karena saya juga menjabat instruktur nasional yang memberi sosialisasi tentang pemantauan kurikulum ke pendamping,” ujar sumber itu Jumat (19/12/2014).
Kenyataannya di lapangan justru berbeda. Sebanyak 20 pendamping yang masuk cluster dua di bawah koordinasi SMA Negeri 1 Bantul hanya mendapat honor Rp1,150 juta per orang. Kondisi itu berbeda dengan yang diterima 20 pendamping kurikulum yang masuk cluster pertama. Honor yang mereka terima utuh sesuai aturan yaitu Rp1,890 juta.
“Jadi ada sekitar Rp600.000 yang hilang disunat,” ujarnya.
Dugaan penyunatan itu terkuak empat hari lalu saat para pendamping cluster satu dan cluster dua bertemu. Mereka kaget ada perbedaan honor yang mereka terima. Akhirnya kata dia, salah seorang pendamping yang honornya dipotong memprotes penyunatan honor itu ke bendahara yang membagikan honor.
“Setelah diprotes baru akhirnya kekurangan Rp600.000 diberikan. Barulah ramai-ramai semuanya diberikan kekurangannya. Tapi kalau enggak diprotes dan kalau enggak ketahuan pasti uang Rp600.000 itu enggak dikembalikan. Kalikan saja 20 orang sudah berapa. Saya hari ini baru dapat SMS kalau dana itu baru dikembalikan setelah diprotes,” tuturnya.
Kepala SMA Negeri 1 Bantul Titik Prawiti membantah telah terjadi penyunatan di cluster dua.
“Kami memberikan honor sesuai RAB [rencana anggaran biaya] yang dibuat Direktorat [Kementerian Pendidikan], yang benar kami berikan Rp1,890 juta,” terang Titik saat dihubungi melalui pesan singkat, lantaran ia mengaku tengah berada di luar daerah.
Terkait pengakuan bahwa honor itu sempat dipotong dan dikembalikan oleh bendahara setelah menuai protes, Titik tidak lagi menjawab pesan yang dikirim media ini.